DPR Korupsi

dpr

Al Amin Nasution (anggota DPR) ditangkep KPK , setelah diincer beberapa bulan sebelumnya. Jelas Al Amin N. hanya ikut gelombang arus deras (mengalir) yang sudah berkadar “sungai” bukan got lagi. Dia mah.. hanya setetes air dari ratusan bahkan ribuan meter kubik volume air yang mengalir di kali tersebut .

Mengapa dia bisa ikut mengalir.. jawabnya adalah ;
sebab definisi korupsi adalah definisi berkadar ‘karet’ juga kan? “sudah jadi kebiasaan lama” (aturan non formal tapi resmi di setiap lembaga2 pemerintahan dan lembaga non pemerintah/swasta yang ada)

Korupsi bisa jadi bukan korupsi / bukan korupsi bisa jadi korupsi.
Nah…loo..ketika semua orang bingung dengan segala akibat yang ditimbulkan dari definisi karet-meng-karet tersebut , maka KPK bertindak tegas . Dia nggak mau ditawarin karet yang bisa molor , dalam artian dia tak peduli apakah itu Lembaga / Instansi pemerintah atau non pemerintah / apalagi perorangan , itu bukan karet . Tetapi “rantai besi” yang pasti , ukur panjangnya.

Pokoknya rumusnya 1 + 1 = 2 / 2 X 2 = 4 / 4 – 3 = 1

Ketika 4 – 3 = 0 … Disanalah KPK bertindak tanpa pandang bulu .
Tapi jangan terlalu gembira/seneng dulu , sebab rumus itu akan dipelajari (oleh pedoyan korupsi) dan setelah dikuasai rumus tersebut akan dengan mudah dipatahkan argumentasinya.

Selama kerangka dasar Undang-Undangnya tidak berbunyi dengan jelas ditataran hukum positivenya. (masih ambiguitas selalu)
Maka Korupsi juga akan selalu tetap jaya , selalu juga pastinya dimana-mana.

Karena itu masyarakat jangan tergila-gila sampai ephoria . bersorak sorak gembira seolah korupsi sudah berhasil diberantas dan sebagainya . Sebab kunci sebenarnya pemberantasan korupsi adalah dibangkitkannya lagi “pendidikan etika” dimasing-masing isi kepala kita .

Ditataran pemerintahan etika dalam menterjemahkan Undang-Undang kedalam hukum positifnya ditataran sipil etika didalam otak masyarakat Indonesianya sendiri . (wong bikin KTP aja kita masih nyogok rt atau rw .. biar cepet) apa itu bukan korupsi.. mari kite’ jujur dulu sama diri sendiri ….kite’ ini juga koruptor … tapi skalanya kecil2an ..hehe..

Tapi apa ada bedanya … koruptor kelas kakap dengan kelas teri

  

About the Author

bukan siapa2 ... hanya seniman yang berharap bisa ada dimana-mana

6 Responses to “ DPR Korupsi ”

  1. Om..menurt om jsop apakah kasus penangkapan anggota depeer ini bisa membuat jera dan kapok yang lainnya..

  2. hehe kalau anda punya account di Multiply , sampeyan bisa menyimak dialog saya tentang ini atau bertanya jwab disana . Disini anda kasih komentar aja… hehe nanti saya coba menimpali/membalas semampu saya ..

  3. Kalau bicara soal kreativitas? Apa sih kira-kira definisi MJas Yockie soal korupsi kreativitas (entah apa istilah ini ada atau tidak/benar atau enggal dalam kosa kota kita). Yang pasti aku pernah membaca tentang soal ini di dalah esai di sebuah surat kabar

    Aku lupa kapan dan siapa penulisnya, tapi masih sedikit ingat. Kalau tidak salah begini:
    Orang Indonesia memiliki nalar yang bagus dalam menangkap sesuatu. entah itu seni atau apa saja, sesungguhnya kita (bangsa dewek) punya rasa dan cipta yang bagus dalam soal seni. tapi, pada akhirnya kreativitas seni menjadi hancur ketika sebuah karya itu memiliki harga (artinya menjadi tidak berharga).

    Kalau tidak salah (bang Mas, ini memang seingat saya saja)si penulis mencontohkan begini. ketika karya sebuah lagu dibuat pencipta lagu bertangan dingin buat penyanyi baru dengan prediksi lagu tersebut bakal jadi hits dan si penyanyi akan terangkat namanya, si pencipta mematok harganya dengan angka selangit.

    Tapi ketika lagu itu dilempar di pasaran, angan-angan menjadi hits dan mengangkat penyanyi itu tidak menjadi kenyataan. Harga satu lagu tersebut menjadi terlalu mahal dan tidak realistis. Sebaliknya kalau kenyataannya benar, harga yang dipatok si pencipta menjadi relatif sekali.

    Di sana katanya ada korupsi kreativitas. Si pencipta lagu telah melakukan satu perbuatan korupsi atas karya ciptanya.

    Begitulah, kurang lebih. Saya juga bingung maksudnya. Barangkali Mas Yockie punya pengalaman atau penjelasan soal ini berkaitan dengan ruang lingkup seni dan kreativitas (tentu dalam kaitan dengan korupsi atau perbuatan sejenisnya) dalam diri Mas Yockie sendiri

  4. Hehehe.. Dalam pandangan saya ada 2 wilayah berbeda yang harus jelas garis pembatas dimarkasinya .

    1. Seni untuk Seni
    2. Seni untuk Industri

    Seni untuk seni tidak ada urusannya dengan industri dagang , namun dia tercipta/diciptakan sebagai ekspresi pengabdian senimannya pada kehidupan dan nilai2 yang diyakini oleh seniman tersebut. Memang harus diakui bahwa ketika campur tangan industri hadir disana , karya tersebut menjadi mudah terdistribusikan dengan baik hingga mampu menyentuh lapisan masyarakat banyak lainnya . Namun tetap harus disadari bahwa industri bukan “pe motivasi” karya tersebut diciptakan . Karena itu saya menolak pemahaman bahwa “seni adalah bagian dari industri” , ini claim yang sombong / arogan dan semena-mena . Dan biasanya memang hanya orang-orang bodoh tapi sok pintar yang melakukan claim tersebut .

    Disisi lainnya , peradaban maju memang terbukti menjadikan industri sebagai salah satu mesin penggerak dan salah satu pilar penopangnya . Yang artinya “tak ada peradaban maju tanpa kemajuan sektor industrinya itu sendiri.” Seperti layaknya sebuah industri maju , dia selalu berangkat dari suply & demand yang terjaga dan cenderung harus semakin berkembang . Dan disanalah seni bagi suply & demand industri dibutuhkan serta diletakkan posisinya. Maka tak ada kalimat “mengkorupsi makna seni” yang bisa diletakkan disana , semuanya sah-sah dilakukan sesuai dengan mekanisme ilmu perdagangan .

    Namun , ketika industri lepas dari kontrol sosial lalu melakukan claiming-claiming sendiri bahwa dialah mesin tunggal satu-satunya yang berkuasa atas terciptanya peradaban maju , maka disanalah juga seni secara “arti” keseluruhannya diperkosa dan diperlakukan seenak perutnya saja. Seni bisa dianggap seperti layaknya pisang goreng yang dijajakan di pinggir-pinggir emperan .

    Saya tidak pernah tertarik dengan ruang-ruang seni seperti ini .. hehehe .. Seperti yang mungkin bisa dilihat … resikonya ya saya tanggung sendiri .. :)

  5. Salut mas yokie,
    saya setuju bgt dengan sikap tegas dan transparan yang mas tuliskan . Benar musik bukan hanya sarana hiburan tapi seringkali saya sulit mencari jawabannya. Di tulisan mas diatas jelas sudah terjawab pertanyaan saya selama ini.
    Salam hormat.

  6. Dialog/comment di multiply

    weleh, kalo lembaga pemeriksa setau saya setali tiga uang tuh om, soalnya bayak yang saling awas (kebanyakan lembaga dengan struktur yang beda beda dan ga berkaitan satu dengan yang lain)….. ada bawas, kejaksaan, KPK, dan yang lain wah…. entar kalo korupnya kegedean paling2 jurus penyelesaian ga jelas atawa ngambang-in sasi perkaranya digunakan ….. wes2 pancet wae orang orang itu….. soalnya jema-ah korupnya buaaaaanyak……

    dan saya sangat stuju perkara jujur harus dimulai dari individu masing masing…. kalo ga mah ya repot… mesin penditeksi kejujuran belum ditemukan soalnya…… gara2 politik ki sasinya jauh lebih kuat dari pada sistem yang diciptakankan……
    fund0c
    delete reply
    fund0c wrote on Apr 19
    satu ketauan, mdh2an yg lain
    nyusul, paling ngga msyrkt tau,
    inget g om crta temen sy yg montang manting ikut partai, pengen jd anggotah DPR katanya, tp ya itu niatnya ..
    g heran klo dh pada jd ..
    mblegedess smua hehehe
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19, edited on Apr 19
    permenkaretmolor said
    weleh, kalo lembaga pemeriksa setau saya setali tiga uang tuh om
    betul .. Intinya kita kudu ngajarin masyarakat yang belum melek hukum dan politik . Bahwa korupsi itu bukan Lembaga atau perorangan .
    Tapi sebuah sistem , selama sistem nya korupsi… ya orang dan lembaganya akan jadi koruptor .

    Jangan lagi kita hanya sekedar mentertawakan ada koruptor tertangkap dsb (sementara perilaku korup kita dlm skala kecil2an jalan terusss)

    Biarkan KPK atau proses seperti diatas mulai berjalan , tapi kecerdasan masyarakat juga harus mulai berjalan … untuk lebih pintar lagi memahami …siapa itu biang keroknya korupsi …yang ternyata nggak jauh2 amat…(masih ada dikepala dan kelakuan kita sendiri.)
    Comment deleted at the request of the author.
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19, edited on Apr 19
    fund0c said
    satu ketauan, mdh2an yg lain
    nyusul, paling ngga msyrkt tau,
    inget g om crta temen sy yg montang manting ikut partai, pengen jd anggotah DPR katanya, tp ya itu niatnya ..
    g heran klo dh pada jd ..
    mblegedess smua hehehe
    mudah2an bukan hanya sekedar tau ye’… tapi mengenal sedalam-dalamnya korupsi itu apa. Karena korupsi itu beda sama maling . Kalau maling itu artinya ..sekedar nyolong barang orang lalu ketangkep polisi . Kalau korupsi itu… perilaku memanipulasi makna hingga sesuatu yang salah menjadi benar.. dan sebaliknya .
    fund0c
    delete reply
    fund0c wrote on Apr 19
    yha tahap awal om, slnjtnya ya sprti yg om JS0PS bilang tadi, ada yg lucu om, kemana ya cerita beberapa PATI POLRI yg ktnya punya rek dlm jmlh fantastis, kok g ada lnjutannya tuh,
    skrg bagir manan, 7M yg ada d rek pribadinya dblang titipan huehehe..
    titipan sapa ?
    titipan mbahnya jin ? dasarrr ..
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19
    fund0c said
    yha tahap awal om, slnjtnya ya sprti yg om JS0PS bilang tadi, ada yg lucu om, kemana ya cerita beberapa PATI POLRI yg ktnya punya rek dlm jmlh fantastis, kok g ada lnjutannya tuh,
    skrg bagir manan, 7M yg ada d rek pribadinya dblang titipan huehehe..
    titipan sapa ?
    titipan mbahnya jin ? dasarrr ..
    nah tuh…kan…satu contoh..masyarakat kite’… senengnya ‘heboh’nya doang… huahahaa..

    Iye tuh bijimane’ ceritanya tuh.. dua kasus besar diatas..?
    HALLOOO KPK…. wer ar yu..!!
    fund0c
    delete reply
    fund0c wrote on Apr 19
    belon tau lg om, nt kt kaming egen ya,
    bikos may lopely san n daugter ar wit mi nouw
    i wona spen dis halp day wit dem, kos may taim wit dey ar onli dis dey en tumorow,
    yu now lah om
    wi stil not in sem hom 4 a wail,
    stil in progres to kaming tugheder
    hehehe
    si ya om
    wis me lak ye om
    tengkiu
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19
    fund0c said
    belon tau lg om, nt kt kaming egen ya,
    bikos may lopely san n daugter ar wit mi nouw
    i wona spen dis halp day wit dem, kos may taim wit dey ar onli dis dey en tumorow,
    yu now lah om
    wi stil not in sem hom 4 a wail,
    stil in progres to kaming tugheder
    hehehe
    si ya om
    wis me lak ye om
    tengkiu
    hehe .. gut lak dah’
    zeventina
    delete reply
    zeventina wrote on Apr 19
    Korupsi itu tercipta karena apa ya? Kesalahan sistem-kah yang memberi peluang atau SDMnya yang ga benar?
    permenkaretmolor
    delete reply
    permenkaretmolor wrote on Apr 19
    yup stuju buanget deh ama pendapatnya om, korupsi sekarang berkembang ke arah yang lebih menakutkan yaitu manipulasi data dan fakta…. wuuuuuuuuih udah serem bener itu om….. dan kadang bertambah parah nya fakta originalnya kadang dihapuskan/dimusnahkan…. harus pandai pandai kita mencari sebuah fakta fakta original dan dapat dibuktikan secara nyata dari berbagai disiplin ilmu….. walau sedikit main kucing kucingan dengan pemain pemain manipulasi tersebut :D

    ya logikanya kalo yang ngehapusin atau memanipulasi data nya orang pinter kita harus jadi orang yang lebih pinter, kalo yang manipulasi data orang kreatip kita harus jadi super kreatip…..
    permenkaretmolor
    delete reply
    permenkaretmolor wrote on Apr 19
    kalo boleh ikutan urun rembuk…. yang salah metal dan otak nya…. sebab sistem adalah sistem ciptaan dari otak yang berpikir bedasarkan mental….. selama metalitas nya bobrok dan otak nya kacau peluang mah selalu tercipta buat yang korup korup……
    Comment deleted at the request of the author.
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19, edited on Apr 19
    zeventina said
    Korupsi itu tercipta karena apa ya? Kesalahan sistem-kah yang memberi peluang atau SDMnya yang ga benar?
    Maksudnya korupsi di Indonesia kan? sebab kalau diluar Ind.rumusannya mungkin agak berbeda .. hehehe.

    1. Undang2 Dasar kita notabene adalah Undang2 hasil adopsi dari undang2 kaum penjajah untuk menguasai jajahannya (baca: Hindia Belanda/VOC) Jelas undang2 tersebut dibuat/digunakan untuk menjajah wilayah jajahannya . Bukan dibuat untuk melindungi rakyatnya .(secara substansi sudah beda)

    2. Melalui mekanisme musyawarah dan mufakat .. maka disesuaikanlah Undang2 tersebut menurut kebutuhan masyarakat Indonesia sebenarnya .

    Namanya juga cuman disesuaikan menurut musyawarah dan mufakat … Dasar legalitas dan legitimasinya apa? untuk dihadapkan pada pertanyaan yang terjadi hari ini . Bahwa partai2 politik tidak mewakili aspirasi konstituennya . Alias partai politik itu tidak mewakili rakyatnya.

    Sedangkan yang menyesuaikan perubahan Undang2 tersebut bukankah mereka ? Maka yang terjadi adalah … Musyawarah dan Mufakat hanya sesuai kepentingan diantara mereka . (langgengnya partai2 besar yang berkuasa)

    Lagi2 etika sebagai acuan dasar nmengelola peraturan yang dikorbankan , lahirlah korupsi dengan suburnya … tanpa KB.
    permenkaretmolor
    delete reply
    permenkaretmolor wrote on Apr 19
    tooop …. keren penjelasan nya om….. hihihihihihi dengan bahasa simple… tapi menohok…kereeeeeen, salut, toooop :D
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19
    permenkaretmolor said
    tooop …. keren penjelasan nya om….. hihihihihihi dengan bahasa simple… tapi menohok…kereeeeeen, salut, toooop :D
    hehe .. jadi mental kita jadi jelek seperti sekarang ini .. juga akibat Undang2 yang mengkondisikan kita semua menjadi orang bermental jelek kan mas..?

    coba kalau aturan hidupnya bener … nggak perlu dilarang kencing kita sudah tau bahwa nggak boleh kencing dihalaman rumah orang . :)
    fund0c
    delete reply
    fund0c wrote on Apr 19
    ayem kamingg !
    waa .. dah sampe mana neh om ?
    rozny
    delete reply
    rozny wrote on Apr 19
    semua akarnya di nurani dan kepedulian.

    bagi seseorang yang punya nurani dan kepedulian, jangankan korupsi, salah pembukuan Rp. 1,- pun seyogyanya dilihat sebagai beban sebesar Rp. 0,0000000220,- bagi setiap insan republik yang membuatnya gelisah dan gak hidup tenang sebelum uang seperak itu dapat dipertanggungjawabkan pembukuannya.

    namun, bagi orang yang tidak punya nurani dan kepedulian, maka penggembolan Rp. 1 triliun ,- pun (yang artinya sama dengan merogoh paksa saku setiap insan republik yg jumlahnya 220 juta itu masing-masing sebesar Rp 4500,- an ) untuk kantongnya sendiri masih akan bisa dilakukan sambil tereak2 “good governance” dan “benah diri republik”…. hedeh hedeh hedeeh!

    padahal, di antara kutub “salah itung seperak” dengan kutub “ngegebmol 1 triliun” itu masih banyak titik2 laennya (seperti penghamburan anggaran utk hal2 yg belum/tidak ada urgensinya, salah prioritas pelaksanaan anggaran, keinginan keliatan “hebat” lewat pembangunan fisik yg berkelebihan, penerapan strategi pengentasan kemiskinan nyang salah kaprah…dlsb dlsb….) nyang muaranya sama: duit ruhayat terkentit tanpa pemiliknya bisa protes.

    bijimane tuh cobaaa…??? :-D
    permenkaretmolor
    delete reply
    permenkaretmolor wrote on Apr 19
    yup bener….. stuju banget……. kalo kita liat sejarah historis negara ini jaman duluu banget yang ga penting malah ga dicatet (dibuatkan catetan)…. sebab dianggap itu mah semua orang pada ngerti ngapain bikin bikin yang ga perlu…. ga kaya sekarang mungkin kalo diterus terusin ada sanksinya tuh om buat yang ngupil sembarangan :D…. bisa bisa ditangkep ma pak punini eh pulisi ding huehehehehehehehehehe
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19, edited on Apr 19
    permenkaretmolor said
    kalo kita liat sejarah historis negara ini jaman duluu banget yang ga penting malah ga dicatet (dibuatkan catetan)…. sebab dianggap itu mah semua orang pada ngerti ngapain bikin bikin yang ga perlu….
    nah.. ini mas yang saya selalu ngotot untuk di pertahanin sekuat tenaga , sebab kita masih punya aturan non formal tersebut . Yaitu lewat adat2 yang kita miliki . Dan Insya Allah hampir semua suku2 bangsa di tanah air ini masih menjunjung tinggi dan takut kuwalat sama adat istiadatnya sendiri .

    Sementara menurut politikus2 modern saat ini hal tersebut dianggap kuno dan sudah jadi tembang kenangan di masa lalu aja . Tembang modern masa kini mereka adalah eksperimen2 undang2 yang cuman nghasilin korupsi doang !

    Berdosa besar kita sebagai bangsa , kalau cuman menjadikan Pancasila sebagai Priambul yang cuman untuk di sandera . Lima Sila yang tertulis di Pancasila sungguh luar biasa dahsyat maksud tujuannya .

    Sayangnya Priambul tersebut dijabarkan lewat Undang2 yang justru mengingkari/mencederai keberadaan Pancasila itu sendiri . Yaaa… bijimane’… wong undang2nya penjajah . Bahkan Bung Karno sendiri dalam pidato Deklarasi Kemerdekaan sudah mengatakan : Bahwa Undang-Undang dasar ini bisa digunakan dan diberlakukan untuk masa sementara .

    Kite’ tau dong maksudnya sementara itu apa’… emang kite’ bodo2 amat..!
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19
    wah ini sebenernya lagi asyik nih ngobrolnye’…. tapi ane’ harus ke Bandung sekarang nih . Ntar nyampe’ disana ane terusin lagi deh (atau plg.nye ye”)

    silahken dilanjut dah…
    goklastambunan
    delete reply
    goklastambunan wrote on Apr 19, edited on Apr 19
    bener siy, Om. Tapi apa dengan begitu kita tidak bisa ikutan memberantasnya? Atau memberantas, tapi dibawah judul, Koruptor kelas teri memberantas koruptor kelas kakap? :-D
    permenkaretmolor
    delete reply
    permenkaretmolor wrote on Apr 19
    yup, kejadian yang memilukan sempet terjadi dan terus ditutup tutupi ampe sekarang adalah sudah bergantinya UUD 45 menjadi UUD amandemen yang ga mau dibilang amandemen tapi tetep aja pake nama UUD 45… dasar memperbodoh aja kerja nya mereka….

    trus,… lebih lebih Pancasila, pengajaran tentang lambang besar negara ini tidak pernah diajarkan secara mendasar dan mendetail, baik secara filosofi kelasik nya sampai asal muasalnya, repotkan negara yang punya lambang tapi ga ngerti asal lambang dan arti lambang itu secara teori klasik berkembangnya lambang tersebut…. duh…. piye iki om….

    jadi wajar aja kalo ditanya Pancasila, ditanya asalnya dari apa banyak yang jawab dengan sok tau mereka yaa dari pidato 1 juni… padahal dalam pidato tersebut berulang ulang kali ditegaskan sama pak Karno, bahwa ini adalah rangkuman intisari dari sejarah historis mithologi bangsa kita yang telah di uji selama ribuan tahun, tetep aja sama peng-korup data peng-korup data selalu dilencengkan dan dipilitikisasi… runyam deh…. belum lagi sempet dulu pernah dengan alasan komunis maka ajaran berbau Sukarnoisme di berantas …. duh tambah runyam dengan alasan tersebut penghapusan bukti tertulis ikut serta digulirkan… wealah suram sekali ya sejarahnya….

    tapi berkat semua masa suram itu, unsur keratifitas dalam local wisdom semakin terasah dan berkembang dengan hebat nya saking hebatnya… digulirkan lagi bahwa mistik klenik dan berbagai macam nya adalah blackmagic tanpa diterangkan secara mendetail dan mendasar tentang apa itu blackmagic…. wal hasil banyak warisan nenek moyang yang hacur dan terbengkalai dikarenakan tuduhan menyembah berhala dan berkonotasi kearah kesesatan… padahal kan harus diteliti satu persatu dulu kebenarannya secara detail dan mendasar…. tidak langsung main hantam saja….. lebih puaaarahnya lagi…. didukung berbagai media yang mengejar rengking penjualan tinggi, jadi deh tambah runyam bin ruwet …..

    ya semoga (dalam harapan saya) beberapa orang yang membawa atau masih menyimpan semua local wisdom dapat menularkan metodologi nya …. dan yang muda dapat mengembangkannya dengan segala teknologi dan pengetahuan nya……
    damuhbening
    delete reply
    damuhbening wrote on Apr 19
    Lalu dari mana seharusnya kita memulai mas?

    (harapannya sih agar segalanya itu lenyap – korupsi kita dan mereka)
    permenkaretmolor
    delete reply
    permenkaretmolor wrote on Apr 19
    damuhbening said
    Lalu dari mana seharusnya kita memulai mas?

    (harapannya sih agar segalanya itu lenyap – korupsi kita dan mereka)
    waduh benernya… menurut kode etik etika :D yang ngajawab kan harusnya mah om jsops….. tapi kepingin jadi ikutan comment… mohon di maapin ya om…..

    dari mana kita memulai…. dari penggalian fakta yang sebenar benarnya dari history dan mithologi yang berkembang dijadikan kerangka dasar penelitain dalam bentuk teori yang bisa di uji dan dikaji secara bertahap dari berbagai disiplin ilmu… baik secara filosofi, psikologi, fisika, kimia, bologi astronomi dan buaaaanyak yang lain nya juga….. nah berubung saking banyaknya…. maka kita terus menggali secara dasar yang kita sukai terlebih dulu … harapannya sih agar ga capek dan bosen…. soalnya rantai nya puaaaaaanjang sepanjang sejarah manusia itu sendiri……

    sebab saya trinspirasi oleh sebuah kata bijak yang berkata begini(secara kurang lebihnya) “kepandaian ibaratkan sebuah bensin, maka kalau sebuah bangsa itu pandai ibaratkan sebuah bensin siapa saja penyulutnya maka, api kejayaan itu akan menyala” hehehehehehehehe kurang lebihnya kaya gitu….. ya kalo penjelasannya rada mbulet…. ya harep maklum….. memang otak saya serimg masih mbulet gara2 makin membaca makin sering pusing :D maapin ya……

    smoga bermanpaat….. maap kalo tulisan nya mbulet …. abis cuman pingin ikutan comment….. :D
    penuhcinta
    delete reply
    penuhcinta wrote on Apr 19
    Korupsi di negri kita sih bukan hanya mendarah daging lagi, tp sudah menulang. Ada teman di salah satu departemen bilang bhw tiap bulan ada jatah perjalanan dinas yg cara menceknya adl dengan stempel dr daerah yg didatangi. Tapi di kantor pusatnya, stempel2 tsb sudah tersedia, alias gak usah ada p’jalanan beneran tp uang bisa masuk kantong. Jadi…korupsinya memang sudah jadi sistem resmi, bukan sekedar di bawah tangan. Ini cuma salah satu contoh…saya yakin yg lainnya buanyaaaaaak banget…cara dan tak-tik korupsi di negri kita. Kreatif kok arahnya ke yg gini2 ya? Miris deh kite.

    Selain mental kite, ketiadaan nurani (kemane tuh si Nuraini Bang? ke pasar ye?), dan landasan hukum yg gak mengayomi rakyat kebanyakan, ada satu tambahan lg nih Om Yockeeh, campur tangan luar negri. Tuh pinjeman2 lunak bukannya malah makin menyuburkan korupsi berjamaah? Sengaja tuh die..udah tahu orang2nya korup semua malah makin dilenakan.

    BTW Om…oleh2nya dr Bandung ya…batagor bole deh..udah bertahun2 gak makan gituan neh..he..he.
    cruyff74
    delete reply
    cruyff74 wrote on Apr 19
    hehehe, biasanya yang dilakukan sendiri kaya nyogok ktp rasanya sah2 saja ya mas ;D..padahal yang namanya kejahatan ga ada yang ringan ma yang berat..sama aja melawan aturan yang ada..walah gimana dong mas??
    penuhcinta
    delete reply
    penuhcinta wrote on Apr 19
    jangan mau nyogok2…
    jadi inget, waktu aku bikin ktp sendiri trus disuruh bayar pdhal udah tinggal dikasih tuh…udah jadi ktpnya. Aku nekad gak mau ngasih trus bilang akan tetap duduk di kantor itu sampai ktpnya dikasih..ha..ha..ha…petugasnya sampe bengong. Akhirnya dikasih juga tanpa bayar! Bosen dia liat gue ngendon di situ…sambil menatap wajahnya dengan pandangan polos.
    tembangpribumi
    delete reply
    tembangpribumi wrote on Apr 19
    jsops said
    Sebab kunci sebenarnya pemberantasan korupsi adalah dibangkitkannya lagi “pendidikan etika” dimasing-masing isi kepala kita .
    Setuju!! Pendidikan anti kurupsi dimulai dari keluarga kita….Nyang ibu2 dan emak2 kaya sayah…Jangan juga ikutan arus ber-lomba2 pake barang branded…berlian bergantungan di-mana2..Sebab ibu2 itu justru sumber kurupsi bagi bapak2nyah!! Pan bapak2 risih juga tiap hari diomelin bininya, gara2 ndak bisa beliin berlian:D….
    inyong
    delete reply
    inyong wrote on Apr 19
    setuju bude tiwi kalo seorang keluarga bisa ngontrol darimana datengnya penghasilan suaminya…insyaAllah bisa mengurangi tingkat korupsi…
    tapi budaya ini udah melekat banget di dpr dan lembaga pemerintahan yang bener2 basah akan hasil suap
    seorang yang gak mau disuap akan dimutasikan ke dept yang gak berurusan dengan pihak eksternal kaya mengajar atau bagian litbang

    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19
    rozny said
    semua akarnya di nurani dan kepedulian.

    bagi seseorang yang punya nurani dan kepedulian, jangankan korupsi, salah pembukuan Rp. 1,- pun seyogyanya dilihat sebagai beban sebesar Rp. 0,0000000220,- bagi setiap insan republik yang membuatnya gelisah dan gak hidup tenang sebelum uang seperak itu dapat dipertanggungjawabkan pembukuannya.

    namun, bagi orang yang tidak punya nurani dan kepedulian, maka penggembolan Rp. 1 triliun ,- pun (yang artinya sama dengan merogoh paksa saku setiap insan republik yg jumlahnya 220 juta itu masing-masing sebesar Rp 4500,- an ) untuk kantongnya sendiri masih akan bisa dilakukan sambil tereak2 “good governance” dan “benah diri republik”…. hedeh hedeh hedeeh!

    padahal, di antara kutub “salah itung seperak” dengan kutub “ngegebmol 1 triliun” itu masih banyak titik2 laennya (seperti penghamburan anggaran utk hal2 yg belum/tidak ada urgensinya, salah prioritas pelaksanaan anggaran, keinginan keliatan “hebat” lewat pembangunan fisik yg berkelebihan, penerapan strategi pengentasan kemiskinan nyang salah kaprah…dlsb dlsb….) nyang muaranya sama: duit ruhayat terkentit tanpa pemiliknya bisa protes.

    bijimane tuh cobaaa…??? :-D
    iye.. bang , Bang Jali bicara dalam konteks kita sudah berada didalam “sistem” tersebut , begitulah kondisinya ye bang..
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19, edited on Apr 19
    goklastambunan said
    bener siy, Om. Tapi apa dengan begitu kita tidak bisa ikutan memberantasnya? Atau memberantas, tapi dibawah judul, Koruptor kelas teri memberantas koruptor kelas kakap? :-D
    lhoo..bukan maksud saya untuk bilang bahwa kita kagak boleh ikutan berantas korupsi mas , justru kite’ juga harus ikutan kritis terhadap perilaku korupsi tersebut .

    Namun kritis kite kan harus kritis “dua arah” kan mas? yaitu harus kritis juga sama perilaku kita sendiri kan? Jadi ‘demokrasi’ kita kalau toh berkembang …. menjadi demokrasi yang bener/sehat …kagak asal njeplak doang… gitu kali maksud saya. Sebab saat ini kita harus jujur dengan kondisi perilaku masyarakat yang berkembang .. Ibarat seneng rame- ramenya doang …hehehe.. begitu kite’ sendiri..ehh’.. diem2 nyolong juga lagi….pan kagak ada yang ngliat..

    Bahasa psychosocialnya menjadi “barisan massa” , bukan individu yang bisa dipertanggung jawabkan :) Massa mah… tinggal disiram bensin pasti akan langsung mudah ‘terbakar’ ,

    misal : ada 10.000 orang berteriak … ayyoo sikaatt… bakaarr semuaa…(pasti gerombolan itu tanpa dikomandoin lagi langsung aje’ nge bakar apa aja..yang kelihatan dimata )

    kalau individu biar disiram spiritus … dia akan merenung dulu (tolah toleh kiri kanan ….mikir dulu….baru tindakan bila memang diperlukan) Atau malah nggak jadi… karena takut ditangkep polisi …:)
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19, edited on Apr 19
    permenkaretmolor said
    yup, kejadian yang memilukan sempet terjadi dan terus ditutup tutupi ampe sekarang adalah sudah bergantinya UUD 45 menjadi UUD amandemen yang ga mau dibilang amandemen tapi tetep aja pake nama UUD 45… dasar memperbodoh aja kerja nya mereka….

    trus,… lebih lebih Pancasila, pengajaran tentang lambang besar negara ini tidak pernah diajarkan secara mendasar dan mendetail, baik secara filosofi kelasik nya sampai asal muasalnya, repotkan negara yang punya lambang tapi ga ngerti asal lambang dan arti lambang itu secara teori klasik berkembangnya lambang tersebut…. duh…. piye iki om….

    jadi wajar aja kalo ditanya Pancasila, ditanya asalnya dari apa banyak yang jawab dengan sok tau mereka yaa dari pidato 1 juni… padahal dalam pidato tersebut berulang ulang kali ditegaskan sama pak Karno, bahwa ini adalah rangkuman intisari dari sejarah historis mithologi bangsa kita yang telah di uji selama ribuan tahun, tetep aja sama peng-korup data peng-korup data selalu dilencengkan dan dipilitikisasi… runyam deh…. belum lagi sempet dulu pernah dengan alasan komunis maka ajaran berbau Sukarnoisme di berantas …. duh tambah runyam dengan alasan tersebut penghapusan bukti tertulis ikut serta digulirkan… wealah suram sekali ya sejarahnya….

    tapi berkat semua masa suram itu, unsur keratifitas dalam local wisdom semakin terasah dan berkembang dengan hebat nya saking hebatnya… digulirkan lagi bahwa mistik klenik dan berbagai macam nya adalah blackmagic tanpa diterangkan secara mendetail dan mendasar tentang apa itu blackmagic…. wal hasil banyak warisan nenek moyang yang hacur dan terbengkalai dikarenakan tuduhan menyembah berhala dan berkonotasi kearah kesesatan… padahal kan harus diteliti satu persatu dulu kebenarannya secara detail dan mendasar…. tidak langsung main hantam saja….. lebih puaaarahnya lagi…. didukung berbagai media yang mengejar rengking penjualan tinggi, jadi deh tambah runyam bin ruwet …..

    ya semoga (dalam harapan saya) beberapa orang yang membawa atau masih menyimpan semua local wisdom dapat menularkan metodologi nya …. dan yang muda dapat mengembangkannya dengan segala teknologi dan pengetahuan nya……
    Politik itu ibarat senjata yang luar biasa dahsyatnya untuk digunakan sebagai cara mencapai tujuan . Sekarang tinggal tujuannya baik atau buruk , atau si pemegang kendali rekayasa politik yg ada dibelakangnya benar atau jahat . Jadi yang paling utama adalah memahami bahwa “politik” itu bukan “mahkluk jahat” , tetapi kendaraan atau ilmu yang seharusnya bermanfaat .

    Local wisdom atau bahasa Indonesianya “Kearifan lokal” dijaman dulu kala .. memang sarat dengan berbagai hal “mistis” dan ajaran2 yang bersandar pada ruang-ruang kebatinan . Tetapi itu kan namanya “budaya” , budaya kan tidak berhenti berproses …selalu ada penyesuaian2. Banyak hal2 yang tidak lagi dianggap rasional dan sesuai perkembangan jamannya oleh local2 wisdom setempat …yang akhirnya mereka sendiri merevisi peradabannya dengan meninggalkan sendiri hal2 yang sudah diangap kuno dan nonsens . Orang tradisional juga berkembang lho… tidak sama seperti jaman nenek moyangnya lagi kan..? Tetapi berkembangnya sesuai dengan kepentingan/kebutuhan mereka . Lha.. wong Jejak Peradaban Hindu dari India saja bisa berubah wujud saat dikelola oleh local wisdom nya orang Jawa , ini hanya salah satu contoh saja bukan berarti dan jangan diartikan bahwa segala-galanya harus berbau Jawa.

    Tetapi ‘politik jahat’ yang berkembang semenjak pra Kemerdekaan selama ini .. telah meletakkan berbagai “stigma buruk” tentang perilaku masyarakat adat istiadat … yang seolah dianggap sebagai momok atau ancaman menakutkan yang “statis” dan tidak akan pernah bisa berkembang atau berubah lagi paradigmanya agar sesuai dengan kebutuhan jaman .

    Lalu segala sesuatu yang berbau adat ..disamaratakan dan di generalisir seolah-olah adalah mimpi buruk masa lalu dari bangsa2 nusantara yang “primitif” dsb. Jelas tujuannya cuman satu .., agar paradigma cara2 modern/eksperimen sesuai kehendak mereka bisa berjalan mulus tanpa adanya hambatan dari unsur-unsur kearifan lokalnya .

    Persis seperti cara-cara yan digunakan oleh Hindia Belanda/VOC untuk menjajah kita , melalui politik adu domba dsb.

    Balik ke politik jahat , maka ketika Pancasila disepakati sabagai Falsafah hidup bersama , di telikunglah yang namanya Priambul tersebut dengan Undang-Undang sementara (warisan penjajah) … yang memang menyediakan dirinya untuk bisa di rekayasa dengan sesuka hati oleh orang2 yang sedang berkuasa.

    Hari ini… semakin anda hafal dan menguasai bunyi Undang2 tersebut.. maka semakin “Kebal” anda dari tuntutan jerat hukum itu sendiri . Mengapa..? sebab anda tau dan paham diluar kepala bagaimana menyiasati dan memanipulasinya .

    Karena itu pengacara2 bisa cepat menjadi kaya raya…. hahaha..(maaf kalo ada bapak2 pengacara… saya hanya ber opini secara jujur dan tidak ada pretensi apapun … kecuali berusaha menegakkan apa yang harusnya ditegakkan . Bahasa lainnya … ini hanya renungan seniman … yang nggak perlu dirisaukan bila bapak2 memang tak merasa punya salah . Saya juga sadar dan tau bahwa masih ada pengacara2 yang jujur dan tetap memegang teguh suara hati nuraninya . Sayang … mereka semakin dimiskinkan dan semakin terpojok posisinya .
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19, edited on Apr 20
    damuhbening said
    Lalu dari mana seharusnya kita memulai mas?

    (harapannya sih agar segalanya itu lenyap – korupsi kita dan mereka)
    Kita sudah memulai bukan ..? hanya belum lengkap saja ilmu yang kita miliki . Tugas kita (masyarakat elite) hari ini agar segera membenahi dan melengkapi diri . Syukur2 kita bisa sambil memberdayakan “daulat hidup” atau hak-hak individu masyarakat di tataran bawah , disekitar kita sendiri saja dulu tak perlu muluk2.

    Setelah masyarakat elite kita “mapan” sadar hukum dan politik , maka disanalah bisa berkembang masyarakat elite yang mampu membangun kekuatan ekonomi secara sebenar-benarnya . Yaitu berkesadaran serta berkemauan keras untuk membangun mesin produksi milik bangsanya sendiri . [edited:] Jangan dibalik … seperti yang terjadi sekarang ini , berusaha membangun kekuatan ekonomi tanpa landasan kekuatan hukum dan politik yang benar .
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19, edited on Apr 19
    permenkaretmolor said
    waduh benernya… menurut kode etik etika :D yang ngajawab kan harusnya mah om jsops….. tapi kepingin jadi ikutan comment… mohon di maapin ya om…..
    Yang berkompeten menjabarkan secara ilmiah dengan kalkulasi-kalkulasi akademis jelas bukan saya mas… hehe.. Kan sudah banyak genius2 kita yang ada disana . Ada bagiannya sendiri2.

    Disini saya hanya mengemukakan hak serta pandangan2 saya dari sudut profesi saya sebagai seniman . Yaitu profesi yang memang seharusnya lekat dengan permasalahan2 masyarakat .

    Anda silahkan …berpendapat… mau dua halaman pun tidak mengapa…bila anda memang merasa punya hak untuk juga menyampaikan pendapat anda sebagai akademisi atau apapunlah namanya .. :)
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19, edited on Apr 19
    tembangpribumi said
    Setuju!! Pendidikan anti kurupsi dimulai dari keluarga kita….Nyang ibu2 dan emak2 kaya sayah…Jangan juga ikutan arus ber-lomba2 pake barang branded…berlian bergantungan di-mana2..Sebab ibu2 itu justru sumber kurupsi bagi bapak2nyah!! Pan bapak2 risih juga tiap hari diomelin bininya, gara2 ndak bisa beliin berlian:D….
    hihihi.. pasti mbak tiwi ini pernah dikasih berlian sama suami (maunya sih dia surprise kalee ya mbakkk..) eh.. malah dilempar/dibuang …

    Tau gitu saya yang mungut mbak … :(
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19
    inyong said
    setuju bude tiwi kalo seorang keluarga bisa ngontrol darimana datengnya penghasilan suaminya…insyaAllah bisa mengurangi tingkat korupsi…
    tapi budaya ini udah melekat banget di dpr dan lembaga pemerintahan yang bener2 basah akan hasil suap
    seorang yang gak mau disuap akan dimutasikan ke dept yang gak berurusan dengan pihak eksternal kaya mengajar atau bagian litbang

    hehe rasanya persoalan ini masuk ke wilayah budaya “konsumerisme / materalistis” ya mas… Ini memang salah satu pemicu semakin pesatnya jurus korupsi berkembang biak .
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19, edited on Apr 19
    penuhcinta said
    ada satu tambahan lg nih Om Yockeeh, campur tangan luar negri. Tuh pinjeman2 lunak bukannya malah makin menyuburkan korupsi berjamaah? Sengaja tuh die..udah tahu orang2nya korup semua malah makin dilenakan.

    BTW Om…oleh2nya dr Bandung ya…batagor bole deh..udah bertahun2 gak makan gituan neh..he..he.
    Emangnye orang2 di washington itu dermawan yang tanpa pamrih ..? hehehe .. mau minjemin duit tanpa mengikat ? Ya sudah pasti mereka tau kan…mbak ya.., digrujukin aja terus tuh orba sama duit bantuan lunak (katenye’ sih..) padahal die’ juga udah tau … buntutnya kayak sekarang ini .

    Sama kasusnya dengan cara baru yang dipake Microsoft sekarang ini … dibiarin aje”…(se olah2) bangsa kite’ makek program2 bajakannya …. pelan2 begitu kite’ udah tergantung sama program tsb. baru dehh…. pemerintah RI diteken supaya teken kontrak kerjasama dsb. Soalnya mereka udah tau… bahwa bangsa kite udah nyandu sama Microsoft , mereka ngerti kalau kite’ udah kagak bisa lagi kerja tanpa windows dan sebagainya….hehehe.. kuyak daahh..!

    Liat aja tuh…(sesuai cerita bung IMW) hampir seluruh perguruan tinggi/universitas diarahin pake program jadi (package) milik mereka . Artinya apa coba..? kalo bukan ibarat “mancing uler naga” pake kilikan rumput2an ….hehehe semprulll..tenan
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19, edited on Apr 19
    Kembali pada bagaimana menemukan cara / jurus yang ampuh untuk melawan korupsi , sedangkan kita semua tau bahwa Hukum Positive yang ada saja sudah dibuat sempoyongan … (nyaris nggak mempan)

    Saya hanya melemparkan sebuah analogi/perumpamaan :

    1. Beranikah kita meng-korupsi duit zakat yang terkumpul di Masjid atau Uang2 derma/kewajiban umat diberbagai Gereja / kuil / lain2nya
    2. Beranikah kita ngentit duit sesajen upacara tradisional atau kegiatan serupa .
    3. Tegakah kita mencuri uang bantuan korban bencana seperti bencana Lapindo dan lain2nya .

    Kalau toh masih ada orang yang berani .. maka jelas orang tersebut orang yang tak berbudaya , atau bahkan tak mengenal budaya . (bisa orang asing atau memang maling)

    Tetapi kita masih yakin bukan … bahwa Bangsa Indonesia sebagian besar rakyatnya masih punya “malu” dan masih merasa mewakili budaya masing2 suku-suku dan adat istiadatnya .

    Sebagai contoh sederhana : se-modern-modern nya kita yang selama ini hidup di Jakarta … bila kita pulang kampung (atau ketemu sanak keluarga) maka kita tak bisa lepas dari unggah-ungguh sopan santun adat kita masing2 .

    Karena saya masih orang Jawa sesuai adat saya , dan anda yang ber-asal dari padang ,anda akan berkata Saya Orang Padang sesuai adat Minang saya . Bugis .. saya orang Bugis dan seterusnya.

    Bagi Bangsa-Bangsa yang ada di Nusantara yang kini bertajuk Bangsa Indonesia , hanya local wisdom (nilai2 kearifan lokal) lah yang mampu menghentikan gerak gerik manipulasi dan muslihat korupsi .

    Bagaimana cara konkritnya agar lokal wisdom tersebut bisa tertampung dalam Perundangan dan Hukum Positive bangsa Indonesia …, inilah pe er yang seharusnya dipikirkan bagaimana merumuskannya oleh orang orang yang mengaku pintar di DPR kita .
    penuhcinta
    delete reply
    penuhcinta wrote on Apr 19
    udah balik dr Bandung ya Om? Saya malah mau pergi ne..nganter anak nonton teater di sekolahnya…
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 19
    udah… barusan aja ..2 jam lalu :) batagornya sepi…..gak jualan .. karena hujan deres kali..:) besok saya kirim gambarnya aja deh… semoga bisa kenyang..
    sweetgal11
    delete reply
    sweetgal11 wrote on Apr 19
    aku dulu kalo mbandel gak mau garap pr terus di kasih duwit,,,,itu juga koropsi gak???
    tembangpribumi
    delete reply
    tembangpribumi wrote on Apr 19
    rozny said
    bagi seseorang yang punya nurani
    kenapa juga nyebut namaku?
    fund0c
    delete reply
    fund0c wrote on Apr 19
    om, klo melihat kondisi sekarang, pada akhirnya sy mgkin bkn warganegara yg baik kali,
    cenderung masa bodoh,
    yg penting sy kerja n kerja trs krn sy merasa saat ini cuma itu yg bisa sy lakukan n minimal dgn itu keluarga n lingkungan saya tdk jd beban pemerintah
    *utk lingkungan, khususnya di dibidang profesi saya*
    kwajiban sbg warganegara krn sy memakai fasilitas mis jalan, listrik, air, tlp, pajak dll lah sy penuhi,
    mo ada pilkadut, pilpres .. pilkolin *eh kalo yg trakhir ini sy pasti nonton hehe* sy ndak peduli,
    krn smua ya pada bae, ujungnye pada belang, malah kadang lbh jahat dr setan *setan bilang-enak aje lu bw2 gue :-)*
    klo bc koran, ya buat ngecas aja spy g kuper atawa klo ikut komen d MP ya sbgai unek2 aja,
    ada contoh sdkt,
    wkt kita dh mau lulus dulu ada adik kelas yg kita tau diambang D0, aktif bngt ikut ke DPR, utk demo turunkan suharto, pernah diajak sy ke DPR,
    sy cm bilang klopun nanti suharto turun kamu tdk akan dpk keistimewaan utk tdk d D0, urus saja mslhmu karena jd dokter juga pasti harapan kdua orgtua dia berargumen a i u, n dgn nada sinis n sprh ngenyek bilang bahwa sy adalah bag dr orba hehehe .. ndak apalah..
    *sy tahu ayhnya PNS d kantor walikota jakut, gol 3C, kasubsie.. tuuut.. sensor.. dgn mobil 7 buah n 3 rmh*
    kbtln sy tau persis juga. *mgk judulnya maling neriaki maling.. maaf Tom*
    apa yg terjadi kmdian .. suharto jatuh.. diapun jatuh *D0* apa ada dispensasi kampus krn dia adalah slh satu dr rbuan org yg menjatuhkan suharto ?
    yah ndak ada om.. ada 8 org adik kelas sy yg mengalami hal serupa n itupun smua dgn aktifitas politik mirip..
    klopun pada akhrnya sy bersikap seperti sekarang, karena bnyk hal dinegara ini yg membuat sy jd cenderung cuek..
    atik4me
    delete reply
    atik4me wrote on Apr 20
    hmmmm system apa lagi yg bisa tok cerrr buat membasmi tikus, corro *baca kecoa*, codot, kadal, anjing, babi =)) biar gak makin meraja lela aksinya. Rasanya semua sudah dicoba tapi masih gak mempan.
    Waktu masih mahasiswa ikutan organisasi, PMII,GMNI,HMI haduh gayanya dah ngalahin president. Giliran menjabat ketua DPR wah..wah lupa semua segala ocehannya yg anti korupsi . sabanya night club n korup. Inget banget gayanya ngomong waktu mahasiswa dulu.
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    Biarkan KPK atau proses seperti diatas mulai berjalan , tapi kecerdasan masyarakat juga harus mulai berjalan … untuk lebih pintar lagi memahami …siapa itu biang keroknya korupsi …yang ternyata nggak jauh2 amat…(masih ada dikepala dan kelakuan kita sendiri.)
    Urusan pemberantasan korupsi memang kita baru belajar :-), dimulai dari lembaganya (KPK baru dibentuk), terus legalitasnya (saat ini masih banyak peraturan yang masih belum ada, sehingga bisa-bisa jadi polemik kalau suatu cara digunakan utk menegakkan pemberantasan korupsi, mekanisme teknis pembuktian korupsi.

    Korupsi sendiri dalam kerangka legalitas Indonesia sudah mulai mengalami “perluasan”, yg tadinya hanya bisa dikenakan pada pejabat, sekarang bisa kepada persh, mudah-mudahan inefisiensi proyek pemerintah juga bisa dimasukkan nantinya

    Pada kasus korupsi ada karena orang tidak tertib administrasi, ada juga karena yg memang dengan “intensi” utk tidak tertiba administrasi itu.

    Kalau dilihat mekanisme kontrol (misal dalam pengeluaran dana pemerintah) di Indoensia itu sudah ketat sekali dibanding di Jerman misalnya, tapi mungkin “etika” nya yang berbeda. Contoh simple ketika di pemerintahan utk reimbursement ticket (SPJ) di Indonesia sekarang wajib diserahkan Boarding pass, sedangkan di Jerman cukup “bukti booking”. Hhe he di Indonesia, lha udah diminta ticket aja banyak yg bisa bikin ticket “bodong”
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    Iye tuh bijimane’ ceritanya tuh.. dua kasus besar diatas..?
    HALLOOO KPK…. wer ar yu..!!
    Sebetulnya ini sudah masuk ke masalah teknis pembuktian. Seringkali kendala itu terjadi ketika sudah melintasi “antar negara” (sebagai rekening, transaksi dagang). Tidak semua negara mau bekerja sama dengan baik ketika ada kasus korupsi.

    Ketika kasuss itu mengenai seperti persh dari Jerman agak mudah, karena di Jerma berlaku UU, Setiap persh Jerman yg terlibat korupsi (di manapun) maka wajib memberikan bukti. Tapi di beberapa negara tidak seperti itu. Ndak usah saya sebut ya negaranya :-) Cukup ingat pepatah, di seberang lautan nampak, di pelupuk mata bikin kelilipan
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    . Undang2 Dasar kita notabene adalah Undang2 hasil adopsi dari undang2 kaum penjajah untuk menguasai jajahannya (baca: Hindia Belanda/VOC) Jelas undang2 tersebut dibuat/digunakan untuk menjajah wilayah jajahannya . Bukan dibuat untuk melindungi rakyatnya .(secara substansi sudah beda)
    Seingat saya bukan UUD yang mengadopsi dari UU Belanda, tetapi banyak UU lainnya (yg relatif menjadi patokan utk menurunkan UU yg berpengaruh pada pelaksanaan negara dan kehidupan, misal KUHP dsb). Dan UU ini yg banyak sekali turunan dari UU di jaman jajahan. Walau menurut hukum UUD itu harus mengikuti UU, tetapi kenyataaannya karena pengadopsian itu banyak UU tidak kompak dg UUD, dan banyak peraturan di bawahnay juga tidak kompak dengan UU.

    Hal ini disamping disebabkan maslah SDM, niatan (seperti yg saya pernah ungkapkan, banyaknya titipan dalam hal UU), dan juga perangkat bantu penyusunan UU yagn tak memadai (masih berbasiskan inganta, post-it, stabillo, coret-coretan).

    Saya pernah coret-coret hal ini
    http://nakula.rvs.uni-bielefeld.de/~made/Old-Lamunan/?id=00070

    Tapi sebaik-baiknya solusi teknis, kalau niatan dan etikanya bobrok sih sama aja boong. Tetep aja ada cara mengakalinya.
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    ementara menurut politikus2 modern saat ini hal tersebut dianggap kuno dan sudah jadi tembang kenangan di masa lalu aja . Tembang modern masa kini mereka adalah eksperimen2 undang2 yang cuman nghasilin korupsi doang !
    Experimen UU yg paling ngeri itu kalo ndak sadar bahwa ada “titipan” dari asing :-). Apalagi kalo yg nitip udah nyiapin setelah UU atau aturan maka “proyek-proyek” terkait langsung disodorkan. Awalnya bilang “grant” udah terjebak, lalu jadi “soft loan”, abis itu nagih deh :-)

    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    permenkaretmolor said
    igulirkan lagi bahwa mistik klenik dan berbagai macam nya adalah blackmagic tanpa diterangkan secara mendetail dan mendasar tentang apa itu blackmagic…. wal hasil banyak warisan nenek moyang yang hacur dan terbengkalai dikarenakan tuduhan menyembah berhala dan berkonotasi kearah kesesatan… pa
    Lha saya aja sering dianggap menyembah berhala ketika sedang bersembahnyang :-)

    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    permenkaretmolor said
    ari penggalian fakta yang sebenar benarnya dari history dan mithologi yang berkembang dijadikan kerangka dasar penelitain dalam bentuk teori yang bisa di uji dan dikaji secara bertahap dari berbagai disiplin ilmu… baik secara filosofi, psikologi, fisika, kimia, bologi astronomi dan buaaaanyak yang lain nya juga
    Saya punya teman yg studi antropologi, dalam thesisnya, dia memasukkan bahwa “mitologi” lokal, kepercayaan lokal bisa dianggap sebagai suatu bukti ilmiah, sebab tidak mungkin hal itu berkembang tanpa alasan atau bukti yang berulang kali. Penelitianya menggali hal ini.

    Seingat saya ada 2 rekan saya, yg satu dari agama Islam (dia dosen IAIN, yang satu Katolik menggali kepercayaan sekitar Sumatra Utara). Banyak hal yang menarik dari penggalian local wisdom ini.

    Di Jerman ada konferensi Internasional, yg mendatangkan orang sedunia utk bicara ttg kepercayaan lokal kuno. Termasuk membahas misal pengobatan kuno, dukun, dsb. Ini konferensi ilmiah lho :-)
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    penuhcinta said
    rupsi di negri kita sih bukan hanya mendarah daging lagi, tp sudah menulang. Ada teman di salah satu departemen bilang bhw tiap bulan ada jatah perjalanan dinas yg cara menceknya adl dengan stempel dr daerah yg didata
    Seingat saya pembayaran SPJ model gini udah ndak berlaku lagi, karena kebanyakan yang punya stempel. Tapi seperti yang ada, setiap peraturan di Indonesia seketat apapun, orang sudah mikir “langkah” beloknya.

    Salah siapa ? Saya sebut itu salah satu “post colonial syndrome” yaitu bawaannya menerjang aturan penjajah, setiap aturan dikeluarkan pemerintah adalah “aturan penjajah”. Jadi baik/buruk aturan itu sudah disikapi dg “harus ditrobos”
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    penuhcinta said
    uh pinjeman2 lunak bukannya malah makin menyuburkan korupsi berjamaah? Sengaja tuh die..udah tahu orang2nya korup semua malah makin dilenakan.
    Saya pernah baca di majalah asing yg menyoroti soal ini. Kata mereka dari dana yg dipinjamkan oleh lembaga asing, sekitar 50% itu dihabiskan utk operasional mereka (membayar administrasi mereka, konsultan mereka dsb). dan 50% nya lah yg terserap ke negara yang diberikan pinjaman.

    Jadi dg kata lain sebetulnya negara yg dipinjamin itu ngasih lapangan pekerjaan ke orang di negara kaya. Oleh karena itu “ide” utama dari pengembangan TI yang saya dorong dg Open Source bukan sekedar mengganti “software tertentu”, tapi KeMandirian, sehingga ndak perlu cari-cari soft loan utk bayar lisensi software.

    Sayang banyak yg ndak nyambung, termasuk tim KPU 2004.
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    kalau individu biar disiram spiritus … dia akan merenung dulu (tolah toleh kiri kanan ….mikir dulu….baru tindakan bila memang diperlukan) Atau malah nggak jadi… karena takut ditangkep polisi …:)
    Atau mikir “oh gini toh disiram spiritus” bisa juga nih didagangin. Abis itu keluar deh proyek “bagaimana berdagang spiritus”, atau “seni melawan siraman spiritus”. Buntut-buntutnya tetep aja ndak jadi, dan polisi ndak repot-repot nangkep.

    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    Tetapi berkembangnya sesuai dengan kepentingan/kebutuhan mereka . Lha.. wong Jejak Peradaban Hindu dari India saja bisa berubah wujud saat dikelola oleh local wisdom nya orang Jawa ,
    Contohnya, Punakawan tidak ada di Mahabarata India, hanya ada di Indonesia, dan ini merupakan gambara masyarakat Indonesia saat itu, dimana “rakyat biasa” masih memiliki akses ke raja atau kekuatan tertentu terhadap raja.

    Begitu juga dengan penerapan agama Hindu, yang serapan dari India itu, sangat berbeda dengan di Bali atau Jawa dibanding di India/Srilanka karena adanya serapan nilai lokal tersebut.

    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    Sama kasusnya dengan cara baru yang dipake Microsoft sekarang ini … dibiarin aje”…(se olah2) bangsa kite’ makek program2 bajakannya …. pelan2 begitu kite’ udah tergantung sama program tsb. baru dehh…. pemerintah RI diteken supaya teken kontrak kerjasama dsb. Soalnya mereka udah tau… bahwa bangsa kite udah nyandu sama Microsoft , mereka ngerti kalau kite’ udah kagak bisa lagi kerja tanpa windows dan sebagainya….hehehe.. kuyak daahh..!
    Waduh kalo kasus ini ceritanya panjang. Kalau ndak panjang ngapain saya sampai harus balik ke Indonesia 1 minggu aja (dg resiko diolemin istri, diambegin si kecil), walau besar tekanannya, untungnya sekarang di pemerintahan banyak juga rekan-rekan yang sudah sadar utk lepas bebas, tetapi bisa berkelit secara manis dari tekanan politis asing.

    Mudah-mudahan mereka bisa bertahan, jangan malah digeser oleh mereka yang lebih kuat lagi hanya karena yang lebih kuat ini sudah didekati :-)

    Mungkin sudah saatnya mengadopsi semangat orang Indie “Swadesi”. Soal pinjeman mah dari jaman merdeka, cuma beda negaranya aja hehehe, Rusia, China, lalu USA, Eropa, Jepang, dsb..dst…
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20
    sweetgal11 said
    aku dulu kalo mbandel gak mau garap pr terus di kasih duwit,,,,itu juga koropsi gak???
    itu mbeling mbak namanya … hehe ada KUHAP nya lho pasal 007 binti 008 jurusan “cat woman” ..:huehehe
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    Karena saya masih orang Jawa sesuai adat saya , dan anda yang ber-asal dari padang ,anda akan berkata Saya Orang Padang sesuai adat Minang saya . Bugis .. saya orang Bugis dan seterusnya.

    Bagi Bangsa-Bangsa yang ada di Nusantara yang kini bertajuk Bangsa Indonesia , hanya local wisdom (nilai2 kearifan lokal) lah yang mampu menghentikan gerak gerik manipulasi dan muslihat korupsi
    Urbanisasi menyebabkan heterogenisasi, dan membuat pemahaman terhadap nilai kearifan lokal. Ditambah dengan silaunya mengadopsi nilai asing.

    Sayangnya banyak orang mencoba mempertahankan nilai lokal hanya dengan sebatas “etalase”., Cukup ketika menikah dengan baju adat tertentu, dg iringan musik tradisional, tetapi tanpa mencoba tahu maknanya. Pas ditanya “mbak, tadi pas acara widodaren, dibacain apa tuh” “wah ndak tahu, saya mah cuma bikin gini aja karena ortu orang Jawa”

    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20, edited on Apr 20
    tembangpribumi said
    kenapa juga nyebut namaku?
    ciiieeeeeeeeee’…. hiduppp..Tiwie (wong dia itu istriku sendiri..koq..) huahahaha
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    atik4me said
    Giliran menjabat ketua DPR wah..wah lupa semua segala ocehannya yg anti korupsi . sabanya night club n korup. Inget banget gayanya ngomong waktu mahasiswa dulu.
    He he he jadi inget, jaman di Australia. Orang Indoensia doyan banget ke Striptease atau ke kasino. Katanya di Indonesia dilarang :-). Ada teman saya jadi pelayan di kasino, dia bilang si A, si B, sering ke sana. Padahal orang itu terkenal di Indonesia sebagai orang … (udah ah makin ngawur ntar).
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20
    fund0c said
    om, klo melihat kondisi sekarang, pada akhirnya sy mgkin bkn warganegara yg baik kali,
    cenderung masa bodoh,
    yg penting sy kerja n kerja trs krn sy merasa saat ini cuma itu yg bisa sy lakukan n minimal dgn itu keluarga n lingkungan saya tdk jd beban pemerintah
    *utk lingkungan, khususnya di dibidang profesi saya*
    kwajiban sbg warganegara krn sy memakai fasilitas mis jalan, listrik, air, tlp, pajak dll lah sy penuhi,
    setiap orang punya tugas dan kewajibannya sendiri2 kan mas , profesi anda (sebagai tk.obras) pasti ada tantangan “perjuangannya sendiri” sesuai sumpah profesi saat anda diberi gelar akademis sebagai tukang Obras tadi.. hehehe..

    Bujukan industri Farmasi dan pelayanan pada masyarakat sebagai bentuk “pengabdian ilmu” …. hal2 semacam itulah rasanya yg menjadi tantangan hidup anda sebagai manusia … yang kebetulan lahir di Indonesia lalu jadi seorang warga negara…..

    gitu kali yaaak…?
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20
    atik4me said
    tikus, corro *baca kecoa*, codot, kadal, anjing, babi =))
    Hahaha… kebun binatang nih yee’…
    (sekedar lelucon mbak) sekarang “kebon binatang” dah gak populer..
    Udah digeser rating nya sama “kebon orang2an”
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20
    imw85 said
    Urusan pemberantasan korupsi memang kita baru belajar :-), dimulai dari lembaganya (KPK baru dibentuk), terus legalitasnya (saat ini masih banyak peraturan yang masih belum ada, sehingga bisa-bisa jadi polemik kalau suatu cara digunakan utk menegakkan pemberantasan korupsi, mekanisme teknis pembuktian korupsi.
    hihihi.. ini musuh dalam selimut yang sekarang ada didepan mata .. kan bung ..Kalau KPK kalah cepet .. , selesailah sudah..!
    Karena itu masyarakat harus didorong/diberdayakan agar KPK menemukan “legalitas2″ barunya untuk tercapainya persyaratan2 bagi “mekanisme pembuktian” dsb .
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20, edited on Apr 20
    imw85 said
    Sebetulnya ini sudah masuk ke masalah teknis pembuktian. Seringkali kendala itu terjadi ketika sudah melintasi “antar negara” (sebagai rekening, transaksi dagang). Tidak semua negara mau bekerja sama dengan baik ketika ada kasus korupsi.
    Apalagi KPK bukan bagian dari Lembaga Pemerintah , Kejaksaan lah lembaga penyidik yang resmi . Maka ketika ada kasus korupsi yang melibatkan hubungan bilateral antar negara … bagaimana KPK bisa melangkah kesana..? wong dia tidak punya otoritas untuk itu . Sementara hubungan/koordinasi antar KPK dan Kejaksaan saja masih dengan kasat mata bisa kita katakan saling “Tumpang Tindih” .
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    Karena itu masyarakat harus didorong/diberdayakan agar KPK menemukan “legalitas2″ barunya
    Ini repotnya, aturan pembuktian sekarang terus terang masih agak berat utk membuat KPK dapat melakukan pembuktian secara cepat. Misal dalam menggunakan barang bukti, berapa lama waktu yang bisa di”gunakan” KPK sehingga bisa menjadikan orang tertuduh,

    Memang repotnya, kalah cepat bukti bisa hilang, terlalu cepat itu namanya melanggar hak sipil.
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    Apalagi KPK bukan bagian dari Lembaga Pemerintah , Kejaksaan lah lembaga penyidik yang resmi . Maka ketika ada kasus korupsi yang melibatkan hubungan bilateral antar negara … bagaimana KPK bisa melangkah kesana..?
    KPK adalah lembaga resmi pemerintah (dibentuk dg UU), tetapi dia tidak dibawah departemen manapun dalam pelaksanaanya, jadi diharapkan bisa independen. Di dalam KPK ada Jaksa (personalnya dipilih dari Jaksa-jaksa), di dalam KPK juga didukung tim pencari bukti finansial, pencari bukti digital dsb.

    Utk kerja sama hubungan LN dapat dengan mudah dilakukan biasanya antara KPK dan lembaga di LN itu akan berbicara terlebih dahulu (toh polisi di tiap negara aja strukturnya berbeda). Biasanya surat menyurat utk hubungan LN, langsung ketua KPK (bukan dari salah satu menteri seperit halnya Polisi, atau Jaksa).

    Tapi memang kalau sudah urusan antara negara agak ribet, karena di tiap negara, polisi, bea cukai dsb tidak sama departemen yang mengelolanya dg Indonesia.
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20
    imw85 said
    Seingat saya bukan UUD yang mengadopsi dari UU Belanda, tetapi banyak UU lainnya (yg relatif menjadi patokan utk menurunkan UU yg berpengaruh pada pelaksanaan negara dan kehidupan, misal KUHP dsb). Dan UU ini yg banyak sekali turunan dari UU di jaman jajahan. Walau menurut hukum UUD itu harus mengikuti UU, tetapi kenyataaannya karena pengadopsian itu banyak UU tidak kompak dg UUD, dan banyak peraturan di bawahnay juga tidak kompak dengan UU.

    Hal ini disamping disebabkan maslah SDM, niatan (seperti yg saya pernah ungkapkan, banyaknya titipan dalam hal UU), dan juga perangkat bantu penyusunan UU yagn tak memadai (masih berbasiskan inganta, post-it, stabillo, coret-coretan).

    Saya pernah coret-coret hal ini
    http://nakula.rvs.uni-bielefeld.de/~made/Old-Lamunan/?id=00070

    Tapi sebaik-baiknya solusi teknis, kalau niatan dan etikanya bobrok sih sama aja boong. Tetep aja ada cara mengakalinya.
    Didunia kan ada 2 sistim hukum kan Bung …, Civil Law dan Common Law . Sementara dipihak lain Michael Bogdan menguraikan ada Comparative Law yang terdiri dari : Common law/Civil law/Islamic law/Scialist Legal system/Chinese law system .

    Yang saya maksud dengan Undang2 warisan Belanda diatas adalah “pilihan2″ dari sistem tersebut yan memang sudah dipakai oleh kaum penjajah Hindia Belanda/VOC .

    thanks koreksinya … hehee
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20
    imw85 said
    Experimen UU yg paling ngeri itu kalo ndak sadar bahwa ada “titipan” dari asing :-). Apalagi kalo yg nitip udah nyiapin setelah UU atau aturan maka “proyek-proyek” terkait langsung disodorkan. Awalnya bilang “grant” udah terjebak, lalu jadi “soft loan”, abis itu nagih deh :-)

    nnaahh… Itulah Indonesia.. Indonesia tanah aaaiirrrku…tanah tumpah daraahhhkuu… *jadi nyanyi dahh*
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20, edited on Apr 20
    imw85 said
    Lha saya aja sering dianggap menyembah berhala ketika sedang bersembahnyang :-)

    Mungkin sebaiknya lain kali kalau sembahyang ngadepnya ke “kertas warna ijo” alias lembaran 100 $ US
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20
    imw85 said
    Saya punya teman yg studi antropologi, dalam thesisnya, dia memasukkan bahwa “mitologi” lokal, kepercayaan lokal bisa dianggap sebagai suatu bukti ilmiah, sebab tidak mungkin hal itu berkembang tanpa alasan atau bukti yang berulang kali. Penelitianya menggali hal ini.

    Seingat saya ada 2 rekan saya, yg satu dari agama Islam (dia dosen IAIN, yang satu Katolik menggali kepercayaan sekitar Sumatra Utara). Banyak hal yang menarik dari penggalian local wisdom ini.

    Di Jerman ada konferensi Internasional, yg mendatangkan orang sedunia utk bicara ttg kepercayaan lokal kuno. Termasuk membahas misal pengobatan kuno, dukun, dsb. Ini konferensi ilmiah lho :-)
    Mimpi seniman seperti saya itu … ya seperti itu Bung IMW..!
    Kita mampu mengumpulkan kembali team pencari fakta dan pembuktian yang dilakukan secara komperehensif . Dan hasilnya nanti bisa dijadikan rujukan … Bagaimana Seharusnya Bangsa Indonesia bisa menentukan sendiri aturan2nya (HUKUM dan Perundangan) yang sesuai dengan kebutuhan manusia Indonesia itu sendiri . (bangsa-bangsa di Nusantara)
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20
    imw85 said

    Jadi dg kata lain sebetulnya negara yg dipinjamin itu ngasih lapangan pekerjaan ke orang di negara kaya. Oleh karena itu “ide” utama dari pengembangan TI yang saya dorong dg Open Source bukan sekedar mengganti “software tertentu”, tapi KeMandirian, sehingga ndak perlu cari-cari soft loan utk bayar lisensi software.

    Sayang banyak yg ndak nyambung, termasuk tim KPU 2004.
    ya itu… mental dan otaknya memang sudah korup akut. Sudah pantes itu dipenjara … cuman kurang lama aja… (menurut saya lhooo hehe..)
    Harusnya mah…. seumur hidup … atau tembak mati aja sekalian , wong sudah mempermainkan nasib 220 juta orang lebih .
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20
    imw85 said
    Atau mikir “oh gini toh disiram spiritus” bisa juga nih didagangin. Abis itu keluar deh proyek “bagaimana berdagang spiritus”, atau “seni melawan siraman spiritus”. Buntut-buntutnya tetep aja ndak jadi, dan polisi ndak repot-repot nangkep.

    huahahaha….!!!
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20
    imw85 said
    Contohnya, Punakawan tidak ada di Mahabarata India, hanya ada di Indonesia, dan ini merupakan gambara masyarakat Indonesia saat itu, dimana “rakyat biasa” masih memiliki akses ke raja atau kekuatan tertentu terhadap raja.

    Begitu juga dengan penerapan agama Hindu, yang serapan dari India itu, sangat berbeda dengan di Bali atau Jawa dibanding di India/Srilanka karena adanya serapan nilai lokal tersebut.

    Sekarang ini (ibarat kalo saya jadi garengnya) ya masih bisa sih bung… komunikasi dengan presidennya ….. tapi bayar dulu lewat loket2 resmi. :(
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20
    imw85 said

    Sayangnya banyak orang mencoba mempertahankan nilai lokal hanya dengan sebatas “etalase”., Cukup ketika menikah dengan baju adat tertentu, dg iringan musik tradisional, tetapi tanpa mencoba tahu maknanya. Pas ditanya “mbak, tadi pas acara widodaren, dibacain apa tuh” “wah ndak tahu, saya mah cuma bikin gini aja karena ortu orang Jawa”
    yeee’… jangan langsung salahin pengantennya dong bung .. mereka mah..udah kebelet mikirin atraksi berikut diatas ranjang…(atau sudah?) huahahaha…
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20
    imw85 said
    He he he jadi inget, jaman di Australia. Orang Indoensia doyan banget ke Striptease atau ke kasino. Katanya di Indonesia dilarang :-). Ada teman saya jadi pelayan di kasino, dia bilang si A, si B, sering ke sana. Padahal orang itu terkenal di Indonesia sebagai orang … (udah ah makin ngawur ntar).
    hehehe jujur aja , pertama kali saya ke LN (sydney dulu) memang XXX center udah masuk dalam angan2 saya ..huhahahaha..

    Tapi setelah masuk berbagai ruang (kiri&kanan) ya sudah…. malah “neg” mau muntah rasanya ..
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20, edited on Apr 20
    imw85 said
    KPK adalah lembaga resmi pemerintah (dibentuk dg UU), tetapi dia tidak dibawah departemen manapun dalam pelaksanaanya, jadi diharapkan bisa independen. Di dalam KPK ada Jaksa (personalnya dipilih dari Jaksa-jaksa), di dalam KPK juga didukung tim pencari bukti finansial, pencari bukti digital dsb.

    Utk kerja sama hubungan LN dapat dengan mudah dilakukan biasanya antara KPK dan lembaga di LN itu akan berbicara terlebih dahulu (toh polisi di tiap negara aja strukturnya berbeda). Biasanya surat menyurat utk hubungan LN, langsung ketua KPK (bukan dari salah satu menteri seperit halnya Polisi, atau Jaksa).
    ya..ya.. saya keliru membahasakannya .. terimakasih .

    Kembali keurutan atas comment ini.
    fund0c said: kemana ya cerita beberapa PATI POLRI yg ktnya punya rek dlm jmlh fantastis, kok g ada lnjutannya tuh,
    skrg bagir manan, 7M yg ada d rek pribadinya dblang titipan huehehe..
    titipan sapa ?
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    Undang2 warisan Belanda diatas adalah “pilihan2″ dari sistem tersebut yan memang sudah dipakai oleh kaum penjajah Hindia Belanda/VOC .
    Lha sebagian jadi “master recht” nya di Belanda ya wajar saja di kepalanya hanya ada model itu.

    Mirip dg transportasi, sebagian penentu kebijakan dulu kuliahnye di USA, akhirnya jalanan dan mobil jadi primadonanya :-)
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    lembaran 100 $ US
    US dollar lagi jelek kursnya, di Amsterdam aja ndak laku he he he repot deh yg pada lagi ke lampu merah.
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    . Dan hasilnya nanti bisa dijadikan rujukan … Bagaimana Seharusnya Bangsa Indonesia bisa menentukan sendiri aturan2nya (HUKUM dan Perundangan)
    Repotnya melakukan penelitian yg berorientasi ke “kami orang Indonesia” itu artinya siap-siap cari dana sendiri, berjuang sendiri, membangun infrastruktur sendiri dsb. Dan ini tidak banyak peneliti yang tahan banting, tahan omongan (koq lama sih…), dan tahan kantong.

    Saya sudah dan masih ngalaminnya, makanya bisa cerita seperti itu. Salah satu “these” di kerjaan saya adalah. Kalau kita ingin membangun model aturan sistem kita harus melihat bagaimana orang Indonesia melakukan interaksi dari dahulu kala (baik yang sukses maupun gagal), bukan main comot model yang baik dari LN (yg kebetulan dinyatakan sebagai model standard).

    Wah belum apa-apa yang menentang konsep itu udah berjejer tuh profesor-profesor. Apa banyak yg berani seperti ini, mending nurut aja deh apa kata profesor, biar cepet selesai. Hayo gimana donk he he hehe
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    Tapi setelah masuk berbagai ruang (kiri&kanan) ya sudah…. malah “neg” mau muntah rasanya ..
    Saya sudah pada taraf mata terbuka, tapi tidak melihat (alias kayak orang tidur di kelas) di tempat strip tease, karena keseringan nganter orang. Kalau boleh milih mending di luar deh.
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    : kemana ya cerita beberapa PATI POLRI yg ktnya punya rek dlm jmlh fantastis, kok g ada lnjutannya tuh,
    skrg bagir manan, 7M yg ada d rek pribadinya dblang titipan
    Secara aturan memeriksa rekening orang, masih sangat sulit. Apalagi kalau rekening itu di bank LN. Bisa-bisa malah ntar KPK diajukan ke pengadilan oleh bank tersebut, atau oleh Lembaga Perlindungan Data.

    Justru itu “pendekatan” perlu dilakukan sehingga memungkinkan pemeriksaaan akun-akun yang dicurigai. Yang hebat itu yg M-M an dari jual beli permata “katanya”.
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    ereka mah..udah kebelet mikirin atraksi berikut diatas ranjang…(atau sudah?)
    Di bawah ranjang jadinya :-)
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20, edited on Apr 20
    imw85 said
    Repotnya melakukan penelitian yg berorientasi ke “kami orang Indonesia” itu artinya siap-siap cari dana sendiri, berjuang sendiri, membangun infrastruktur sendiri dsb. Dan ini tidak banyak peneliti yang tahan banting, tahan omongan (koq lama sih…), dan tahan kantong.

    Saya sudah dan masih ngalaminnya, makanya bisa cerita seperti itu. Salah satu “these” di kerjaan saya adalah. Kalau kita ingin membangun model aturan sistem kita harus melihat bagaimana orang Indonesia melakukan interaksi dari dahulu kala (baik yang sukses maupun gagal), bukan main comot model yang baik dari LN (yg kebetulan dinyatakan sebagai model standard).

    Wah belum apa-apa yang menentang konsep itu udah berjejer tuh profesor-profesor. Apa banyak yg berani seperti ini, mending nurut aja deh apa kata profesor, biar cepet selesai. Hayo gimana donk he he hehe
    yah.. kondisi pada saat itu (masa-masa yang lalu tersebut) memang mungkin saja masih memberi peluang bagi profesor2 nekat tersebut untuk berdiri sambil bertepuk dada .

    Tapi saya ingin tau . saat sekarang kita dihadapkan pada berbagai tembok buntu yang dilahirkan dari berbagai macam “hukum dan demokrasi standar” ala mereka dulu .

    Terpecah belah dan sudah jelas dan nyata masing2 wilayahnya lebih seneng ingin “Merdeka” sendiri-sendiri . CAPEK jadi orang Indonesia …katanya .

    Otonomi Daerah (yang amburadul tanpa konsep yg holistik) adalah pintu emas jalan keluar bagi mereka yang sedang bersiap-siap mengucapkan “Good Bye Indonesia”

    Bagi saya Profesor-profesor tersebut sudah terbukti “GAGAL” dan harus tercatat dalam sejarah kelak . Mereka adalah “Masa Lalu” , diperlukan Pemberdayaan Profesor2 baru untuk melanjutkan peradaban baru .
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    yah.. kondisi pada saat itu (masa-masa yang lalu tersebut) memang mungkin saja masih memberi peluang bagi profesor2 nekat tersebut untuk berdiri sambil bertepuk dada .

    Tapi saya ingin tau . saat sekarang kita dihadapkan pada berbagai tembok buntu yang dilahirkan dari berbagai macam “hukum dan demokrasi standar” ala mereka dulu .

    Terpecah belah dan sudah jelas dan nyata masing2 wilayahnya lebih seneng ingin “Merdeka” sendiri-sendiri . CAPEK jadi orang Indonesia …katanya .

    Otonomi Daerah (yang amburadul tanpa konsep yg holistik) adalah pintu emas jalan keluar bagi mereka yang sedang bersiap-siap mengucapkan “Good Bye Indonesia”

    Bagi saya Profesor-profesor tersebut sudah terbukti “GAGAL” dan harus tercatat dalam sejarah kelak . Mereka adalah “Masa Lalu” , diperlukan Pemberdayaan Profesor2 baru untuk melanjutkan peradaban baru .
    Kembali ke masalah “kepentingan pribadi” berbicara. Menerima mentah-mentah idea itu maka hidup pribadi akan lebih mudah (contoh proyek titipan peniup idea). Atau mencoba menolak atau mengkritisi model itu, dg catatan hidup “pribadi” belum tentu lebih mudah (resiko malah bisa ketendang ama yg punya titipan).

    Sayangnya lebih banyak yang menerima begitu saja, apalagi karena memang ketika kuliah di LN tidak mencoba mengkritisi model itu, alias jurus “gumun” terlalu besar.

    Memang 2×50 jadinya. Cape deh. Otonomi Daerah, mirip dg tiap orang pegang mobil, tapi ndak punya SIM dan belum lancar nyetir, apalagi mbenerin mobil. Mudah-mudahan terus pada bisa belajar nyetir mobil, bukan saling tabrak-tabrakan, kayak bom-bom car.
    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20, edited on Apr 20
    imw85 said
    Secara aturan memeriksa rekening orang, masih sangat sulit. Apalagi kalau rekening itu di bank LN. Bisa-bisa malah ntar KPK diajukan ke pengadilan oleh bank tersebut, atau oleh Lembaga Perlindungan Data.

    Justru itu “pendekatan” perlu dilakukan sehingga memungkinkan pemeriksaaan akun-akun yang dicurigai. Yang hebat itu yg M-M an dari jual beli permata “katanya”.
    Saya lebih setuju untuk menggunakan “azas keseimbangan alam” .

    Disaat ada kejahatan yang jelas KEJAHATAN dilakukan dengan cara2 yang sulit dibuktikan sesuai hukum konvensional . Maka harus ditempuh juga cara2 revolusioner yang juga tidak konvensional untuk memberantasnya . “Extra Ordinary”.

    Artinya jangan membiarkan kekeliruan berjalan mulus diatas aturan hukum alam .
    imw85
    delete reply
    imw85 wrote on Apr 20
    jsops said
    Disaat ada kejahatan yang jelas KEJAHATAN dilakukan dengan cara2 yang sulit dibuktikan sesuai hukum konvensional . Maka harus ditempuh juga cara2 revolusioner yang juga tidak konvensional untuk memberantasnya . “Extra Ordinary”.
    Disantet misalnya ? hi hi hi

    Soal perbaikan metoda pembuktian memang sulit, ketika diharapkan adanya suatu framework legal yang memungkinkan hal itu. Rekan-rekan yang bergelut di bidang hukum masih awam dalam hal itu. Akhirnya memang langkah “capacity building” dulu yang perlu dilakukan. Jadi istilahnya sekarang masih pada taraf capacity building dan organization building, sembari dilakukan penegakan yang memungkinkan.

    Di satu sisi tekanan dari publik sudah besar, sehingga itu tadi dibutuhkan terbosan-terobosan tetapi tanpa melanggar kerangka hukum yang ada.

    jsops
    edit delete reply
    jsops wrote on Apr 20, edited on Apr 20
    imw85 said

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

elektronik sigara