Hukum Negara

struktur edit

Konon berbagai kalangan [strata sosial / politik dan ekonomi] masyarakat modern Indonesia menuntut demokrasi . Sudahkah kita semua paham makna demokrasi tanpa memahami seperti apakah sebenarnya landasan / pijakan hukum yang menopang keberadaan kita semua sebagai bangsa ?

Saya yakin .. banyak orang merasa sudah modern , tetapi tidak mengenal dengan baik hukum bagi bangsanya itu sendiri .

Tanpa bermaksud menggurui atau sok tau , tetapi beginilah pemahaman saya tentang struktur HUKUM bagi Negara Republik Indonesia yang saya cintai . Semoga saja , saya mendapatkan berbagai masukan bagi pencerahan serta kesadaran untuk memahami lebih baik , bagaimana caranya ber-Bangsa dan ber-Negara .

salam,
jsop

  

About the Author

bukan siapa2 ... hanya seniman yang berharap bisa ada dimana-mana

13 Responses to “ Hukum Negara ”

  1. njuk ini mangsudnya pigimana, om? mohon pencerahan


  2. njuk ini mangsudnya pigimana, om? mohon pencerahan


    Mangsudnya di mata saya , semua yang gembar-gembor bertereak ‘demokrasi’ sekarang ini..taunya cuman nuntut minta “pembenaran” perilaku saja.

    lho..kalo soal “pencerahan” , kan sudah saya katakan diatas , bahwa saya yang butuh pencerahan apakah saya yang kurang ‘mudeng’ dengan demokrasi yang seperti sekarang ini ? Saya kan bukan mbahnya demokrasi. Cuman pengen sedikit lebih pinter saja , dari orang yang sebenernya nggak ngerti apa itu demokrasi , tapi merasa paling ngerti .

  3. xixixi..gak ngerti maksutnya :)

  4. Mas Jsop,
    Saya ingin sih memberi tanggapan,tapi ragu2 nanti malah salah hihihi.
    Sebaiknya mas dulu yg komen nanti saya menyusul pendapat hihihi

  5. Menurut saya HUKUM NEGARA adalah akumulasi dari kepentingan hukum ADAT yang ada . (bujruutbuneeng dah banyaknya..)

    JAMAN ORBA:
    Lewat cara2 represif (tangan besi) Pak Harto dalam hal ini meletakkan semua hukum adat tersebut , untuk harus tunduk secara absolute kepada Otoritas Wilayah Kekuasaan-nya .

    Caranya yaitu dengan melegitimasi dirinya (Presiden RI), seolah-olah juga adalah RAJA bagi semua adat2 yang ada di wilayah Nusantara. Hal tersebut selama rentang waktu 32 tahun lebih lamanya , relatif bisa disebut berhasil sebab tangan besi yang bicara.

    JAMAN REFORMASI:
    Kekuasaan RAJA di hancurkan oleh sistem yang disebut demokrasi.
    Lalu sistem tersebut melalui Konsensus Politik pasca reformasi , meletakkan semua orang Indonesia untuk tidak lagi membawa-bawa ke-suku-an bangsanya masing-masing. Maka issue sara dan sebagainya seolah “sengaja” disulut , agar orang benci dengan perbedaan lewat persepsi rekayasa politik yang sengaja diciptakan .

    Semua orang (individu) dianggap harus bersikap dengan cara yang sama Menghormati dan tunduk pada aturan dari “Pusat” (pemerintahan) dengan satu metode pelaksanaan hukum positif yang sama .

    Pertanyaaan : Apa bedanya inti cara mengelola kekuasaan yang digunakan oleh ORBA dalam hal ini lewat kekuasaan dari tangan Pak Harto sebagai presidennya , dengan kekuasaan model Reformasi yang juga diciptakan oleh kekuasaan tangan-tangan dari Pusat saja .(baca: Jakarta)

    Bedanya kalau ORBA itu kekuasaannya ada di satu tangan saja (PAK HARTO) .Kalau reformasi kekuasaannya dibagi RAME-RAME .(berjamaah di Jakarta)

    Tetap saja , daerah yang mewakili adat-adatnya di posisikan sebagai “hamba/kawula Baginda Raja”. Dimanakah sebenarnya “DEMOKRASI” kita itu berada ?

    Ada koreksi dan saran pencerahan …, silahken bung.!

  6. wow, postingan bang Yockie kali ini betul-betul bikin dahi berkerut. Ini materi yang sangat mendasar dalam kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya bayangkan, materi ini dulu yang jadi pemikiran para the founding fathers RI, menjadi bahan perdebatan sengit di BPUPKI, KNIP, bahkan Konstituante pasca pemilu pertama 1955 (mohon maaf kalau keliru, maklum pemahaman saya soal hukum sebatas mengikuti pelajaran Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia pada semester 1 dan 2 zaman kuliah dulu, dengan nilai pas-pasan, C dan B :lol:).

    Saya sepakat dengan Bang Yockie, kehidupan demokrasi yang sehat mengandaikan tatanan hukum kuat, kokoh dan komprehensif. Jika tidak, demokrasi akan menjadi anarkhi. Dan anarkhi (sama seperti ekstrem lainnya, tirani), kita tahu, merupakan lahan subur bagi pertumbuh-kembangan korupsi, kolusi dan nepotisme).

    Sejak proklamasi kemerdekaan, kesan saya (karena itu besar kemungkinan keliru), pertumbuhan sistem hukum kita tidak sebanding dengan kemampuan para pelaku politik dalam memainkan peran mereka menumbuhkan demokrasi. Kita bisa maklum, para pemimpin waktu itu sibuk berjuang dan berdiplomasi mempertahankan kemerdekaan yang baru dimaklumatkan. Hukum tertinggal, sementara demokrasi melaju menuju liberalisme. Dan, sekali lagi, tanpa koridor hukum yang kuat dan komprehensif, demokrasi liberal tak banyak beda tampilannya dengan anarkhi. Sampai Soekarno kemudian menghentikan itu dengan Dekrit, dan titik kekuasaan berlandaskan authoritariansme di negeri ini pun dimulai.

    Soeharto melanjutkan kekuasanaan otoritarian itu dengan lebih canggih, lebih sistemik, dan karena itu lebih lama. Dan, yang pasti lebih korup, seiring dengan bertambah besarnya pundi-pundi negara hasil eksploitasi besar-besaran atas sumberdaya alam kita di Aceh, Irian, Kalimantan dan lain-lain, sementara –sekali lagi– pertumbuhan hukum kita kedodoran atau disubordinasikan di bawah kekuasaan Tiran.

    Bang Yockie, kalau dihadapkan pada dua pilihan yang sama buruknya, antara sistem demokrasi dengan hukum yang lemah atau sistem otoriter dengan pemimpin yang jurdil, saya akan memilih yang kedua.
    Cilakanya, pada waktu sistem kita otoriter, pemimpinnya korup. Dan sekarang kita harus menerima keadaan berada dalam sistem demokrasi dengan sistem hukum yang lemah.

    Tetapi, kita tetap tidak boleh putus asa akan datangnya perbaikan. Kita melihat ada terobosan hukum yang memadai. Sekarang ada MK, yang bisa mengoreksi dan merevisi hasil kerja parlemen yang bisa menjadi tirani mayoritas karena makin powerfull di era reformasi. Ada pers yang bebas (meski kebebasan pers pun bisa disalahgunakan seolah tanpa batas, tetapi ada mekanisme lain yang mengontrol kebebasan pers itu, kita harap). Ada LSM yang makin berani dan mendampingi masyarakat membangun civil society (meski juga ada LSM yang sekadar tameng bagi oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi). Dan, yang tak kalah penting, ada KPK yang harus diakui berperan cukup signifikan dalam mulai memberantas korupsi.

    Saya tidak punya preferensi politik (tidak memilih waktu pemilu legislatif dan Pilpres 2004 lalu), tetapi saya harus mengakui upaya pemberantasan korupsi di era SBY sekarang jauh lebih lebih baik dibanding era Habibie, Gus Dur dan Megawati. Saya percaya gebrakan KPK membuat para koruptor tiarap (memang, mungkin saja mereka –koruptor itu– sedang menyiapkan trik baru korupsi untuk menghindari jaring KPK, tetapi ibarat selalu ada obat untuk setiap penyakit, saya percaya akan ada cara baru juga untuk mengatasi korupsi itu).

    Kita semua mendambakan demokrasi yang sehat dalam koridor hukum yang kuat dan komprehensif. Dan kita masih dalam transisi ke arah itu. Dalam masa transisi ini, kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat dari seorang pemimpin yang jurdil, jujur dan adil. Akan lebih lengkap jika ditambah dengan cerdas dan amanah.
    Pertanyaan saya, bang Yockie, adakah pemimpin semacam itu akan muncul di negeri ini?


  7. vansya raban said: wow, postingan bang Yockie kali ini betul-betul bikin dahi berkerut. Ini materi yang sangat mendasar dalam kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya bayangkan, materi ini dulu yang jadi pemikiran para the founding fathers RI, menjadi bahan perdebatan sengit di BPUPKI, KNIP, bahkan Konstituante pasca pemilu pertama 1955 (mohon maaf kalau keliru, maklum pemahaman saya soal hukum sebatas mengikuti pelajaran Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia pada semester 1 dan 2 zaman kuliah dulu, dengan nilai pas-pasan, C dan B :lol:).


    Alhamdullilah.. akhirnya ada pencerahan bagi saya yang pasti juga akan bermanfaat bagi orang lain,bung.
    Sebagai seniman saya tidak mendapatkan pelajaran/kurikulum seperti yg anda lalui di bangku kuliah hehehe.. Namun hasil interaksi pergaulan dng. teman2 dari kalangan praksis Hukum / Budayawan maupun Sosiolog itulah kurikulum berjalan bagi saya . Karena itu secara common sense nalar saya menggiring untuk berpikir kesana .

    Saya sepakat dengan Bang Yockie, kehidupan demokrasi yang sehat mengandaikan tatanan hukum kuat, kokoh dan komprehensif. Jika tidak, demokrasi akan menjadi anarkhi. Dan anarkhi (sama seperti ekstrem lainnya, tirani), kita tahu, merupakan lahan subur bagi pertumbuh-kembangan korupsi, kolusi dan nepotisme).


    Inilah inti persoalan yang saya maksudkan ,bung.

    Sejak proklamasi kemerdekaan, kesan saya (karena itu besar kemungkinan keliru), pertumbuhan sistem hukum kita tidak sebanding dengan kemampuan para pelaku politik dalam memainkan peran mereka menumbuhkan demokrasi. Kita bisa maklum, para pemimpin waktu itu sibuk berjuang dan berdiplomasi mempertahankan kemerdekaan yang baru dimaklumatkan. Hukum tertinggal, sementara demokrasi melaju menuju liberalisme. Dan, sekali lagi, tanpa koridor hukum yang kuat dan komprehensif, demokrasi liberal tak banyak beda tampilannya dengan anarkhi. Sampai Soekarno kemudian menghentikan itu dengan Dekrit, dan titik kekuasaan berlandaskan authoritariansme di negeri ini pun dimulai.


    Saya juga sepakat dengan asumsi anda , bahwa Bung Karno lah yang di awal mulanya kelabakan .Bisa dibaca dalam sejarah ketika beliau berbeda konsep/paham dengan Bung Hatta , bagaimana sebaiknya cara untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan . (federalism vs terpusat)

    Soeharto melanjutkan kekuasanaan otoritarian itu dengan lebih canggih, lebih sistemik, dan karena itu lebih lama. Dan, yang pasti lebih korup, seiring dengan bertambah besarnya pundi-pundi negara hasil eksploitasi besar-besaran atas sumberdaya alam kita di Aceh, Irian, Kalimantan dan lain-lain, sementara –sekali lagi– pertumbuhan hukum kita kedodoran atau disubordinasikan di bawah kekuasaan Tiran.


    hehe.. setuju bung.

    Bang Yockie, kalau dihadapkan pada dua pilihan yang sama buruknya, antara sistem demokrasi dengan hukum yang lemah atau sistem otoriter dengan pemimpin yang jurdil, saya akan memilih yang kedua.
    Cilakanya, pada waktu sistem kita otoriter, pemimpinnya korup. Dan sekarang kita harus menerima keadaan berada dalam sistem demokrasi dengan sistem hukum yang lemah.


    Sistem “otoriter” yang Jurdil , memang sepertinya ‘masih’ inilah pilihan terbaik dari yang terburuk bukan?
    Tetapi harus diakui bahwa hal tersebut “amat rentan” (rawan kecelakaan..hehehe) namanya juga manusia..(pasti silau dengan harta/kekuasaan) Saya juga bukan ingin setback ke masa lalu lho.. ini yang sering salah di pahami oleh sebagian besar orang (di sekitar saya). Saya hanya ingin menegaskan bahwa “Tanpa berobat/memperbaiki kerusakan masa lalu , tak akan mungkin kita bisa meraih Kegemilangan di Masa Depan”


    Tetapi, kita tetap tidak boleh putus asa akan datangnya perbaikan. Kita melihat ada terobosan hukum yang memadai. Sekarang ada MK, yang bisa mengoreksi dan merevisi hasil kerja parlemen yang bisa menjadi tirani mayoritas karena makin powerfull di era reformasi. Ada pers yang bebas (meski kebebasan pers pun bisa disalahgunakan seolah tanpa batas, tetapi ada mekanisme lain yang mengontrol kebebasan pers itu, kita harap). Ada LSM yang makin berani dan mendampingi masyarakat membangun civil society (meski juga ada LSM yang sekadar tameng bagi oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi). Dan, yang tak kalah penting, ada KPK yang harus diakui berperan cukup signifikan dalam mulai memberantas korupsi.


    Setuju semua pihak harus terlibat .

    Saya tidak punya preferensi politik (tidak memilih waktu pemilu legislatif dan Pilpres 2004 lalu), tetapi saya harus mengakui upaya pemberantasan korupsi di era SBY sekarang jauh lebih lebih baik dibanding era Habibie, Gus Dur dan Megawati. Saya percaya gebrakan KPK membuat para koruptor tiarap (memang, mungkin saja mereka –koruptor itu– sedang menyiapkan trik baru korupsi untuk menghindari jaring KPK, tetapi ibarat selalu ada obat untuk setiap penyakit, saya percaya akan ada cara baru juga untuk mengatasi korupsi itu).
    Kita semua mendambakan demokrasi yang sehat dalam koridor hukum yang kuat dan komprehensif. Dan kita masih dalam transisi ke arah itu. Dalam masa transisi ini, kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat dari seorang pemimpin yang jurdil, jujur dan adil. Akan lebih lengkap jika ditambah dengan cerdas dan amanah. Pertanyaan saya, bang Yockie, adakah pemimpin semacam itu akan muncul di negeri ini?

    Secara prinsip kita sepakat untuk terus berjalan menapak langkah kaki kedepan , namun bukan berarti tidak perlu lagi menengok kebelakang bukan? . Justru inilah biang keladi dari perilaku demokrasi “SEMBARANGAN” sekarang ini (menurut saya..lho..hehe)
    Seluruh jajaran partisipan jaman ini , mulai dari insan Media / Lembaga2 LSM / dan lain2nya yang bisa kita sebut sebagai civil society atau masyarakat Madani , seyogyanya harus memahami dulu awal carut-marut persoalan Bangsanya sendiri . Baru kemudian membantu menopang sistem pemerintahan Demokratis yang akan di inginkan . Secara eksplisit artinya : Tau dulu persoalannya secara utuh , baru menyampaikan gagasan atau keinginan . Saya tidak bisa menjawab pertanyaan “Masih adakah Pemimpin seperti yang diharapkan….” , semoga saja bung!

    Begitu kali..yaakk , Bung Vansya. Terimakasih atas pencerahan anda , sekali lagi saya katakan semoga ini bermanfaat juga bagi orang lain yang membaca komen anda . (paling tidak sebagai bahan renungan mereka/kita semua)

    salam,
    jsop

  8. Terimakasih kami telah dibekali satu ilmu lagi mas.
    salam hormat!

  9. yes! mengerti.. sekarang aku ngerti de’..xixixi
    makasih om.

  10. wah..bahasa ulasannya pak vansya raban sangat gamblang dan juga mudah di mengerti . Terimakasih juga mas..yokie, ini pencerahan yang amat berguna bagi generasi muda kita.

    salam

  11. lho koq terimakasih sama saya , ke vansya raban tuh yang menguraikan secara bahasa keseharian hehehe..

    Diagram strukur tersebut juga refleksi dari bentuk “KEBUDAYAAN INDONESIA” , karena itulah saya beranggapan juga bahwa pemerintah Indonesia salah kaprah dalam memahami struktur sistem pemerintahannya .(menurut saya … lho..)

    Masa’ Pariwisata di gabung sejajar dengan Kebudayaan lalu menjadi “BUDPAR”. Sebuah “penghinaan” terhadap bentuk Bhineka Tunggal Ika , seperti yang tergambar pada diagram diatas.

    Kebudayaan Indonesia bukan subordinat dari sistim ber-Negara (sosial/politik/hukum) , Tetapi Negara Indonesia adalah kristalisasi dari seluruh masyarakat Bangsa-Bangsa Nusantara bersama budayanya masing-masing.

  12. Bang Yockie, terus terang saya merasa setengah senang setengah malu, setelah membaca komentar Anda dan teman-teman di sini. Ada rasa senang yang menyelinap di hati saya karena lintasan pemikiran yang saya tuangkan dalam komentar itu selaras dengan perspektif bang Yockie dan teman2. tetapi juga ada rasa malu karena saat posting komentar itu saya tak punya pretensi, kecuali urun rembug untuk suatu masalah yang bukan bidang saya.
    Di atas semuanya, saya terus terang suka mampir di blog bang Yockie ini karena postingan Anda –kesan saya– selalu menyentuh hal-hal yang substansial, dan kadang subtil. Postingan Anda, yang saya yakin hasil proses perenungan, selalu menstimulir saya untuk juga berpikir, kadang merfenung.
    terimakasih, bang Yockie.

  13. hehe.. santai aja mas , hidup kan memang untuk sama-sama belajar . Saya punya bekal pengalaman lumayan memenuhi gudang , namun perjalanan menuju masa depan juga perlu pemetaan ‘lain lagi’ kedepan . Jadi kita memang dibutuhkan untuk saling melengkapi aja kan mas :)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

elektronik sigara