Tumpang tindih

Penegak hukum bertindak atas nama hukum yang tidak atau ‘belum sepenuhnya’ mewakili hakekat fungsi hukum itu sendiri (yaitu:demi mewujudkan rasa keadilan bagi semua orang) , hal tersebut saat ini semakin membuahkan carut-marut persoalan ber-kebangsaan yang semakin rumit serta menjadikanya semakin dilematis. Ibarat sebuah pepatah : “Ingin menegakkan benang basah” , dibawah deras guyuran air hujan?

Ada seorang lelaki diseret kemeja hijau / pengadilan sebab telah terbukti secara fisik dianggap melakukan pelanggaran “kekerasan” terhadap istrinya (menempeleng dan sebagainya). Hukum positif hanya menilik dan mencermati “persoalan akhir” dari tindakan pelanggaran tersebut diatas , yaitu : menempeleng. Padahal lelaki tersebut melakukan tindakan menempeleng (yang disebut tindak kekerasan) bukan katagori reaksi sekonyong-konyong yang dilakukan secara semena-mena oleh yang bersangkutan , ada sejumlah  alasan yang cukup kuat untuk memotivasi / memicu perilakunya . (perselingkuhan misalnya dll)

Maka ketika “Hukum Keadilan” hanya diletakkan di “beranda” persoalan , bermuncullah berbagai kasus-kasus yang notabene semakin membingungkan berbagai pihak . Pihak-pihak tersebut adalah  yang merasa berhak untuk mendapat perlindungan payung hukum tersebut diatas. Persoalan didalam “dapur” yang (sebelumnya) selama ini bisa diselesaikan melalui mekanisme “kepatutan” (perilaku adat-istiadat) yang bisa dijadikan alat pengukur pembenaran , kini menjadi paradoksal dan terjungkir-balikkan maknanya .

Pemerintahan di Indonesia tanpa disadari , seolah terkesan sedang ingin menerapkan sebuah sistem ber-tata-kehidupan baru tanpa melibatkan tatanan sistem lama yang telah terbukti mampu menjadi perekat kesatuan bagi bangsa-bangsanya. Pemerintahan di Indonesia melalui mekanisme politik sedang gencar meramu konsep untuk menjadikan masyarakat heterogen di bumi Nusantara ini , agar berubah wujudnya menjadi masyarakat homogen , agar juga supaya menjadi lebih mudah kelak mengaturnya.

Kini setelah semuanya menjadi seperti yang bisa kita rasakan sampai hari ini..

Sudah saatnya kita tidak menempatkan “pemerintah” yang dalam hal ini sering melahirkan berbagai kebijakan yang sering berseberangan dengan kepentingan rakyat , sebagai lawan apalagi menjadikannya sebagai “MUSUH”. Namun , sudah waktunya bangsa ini agar kembali berpikir dalam kerangka sebuah kesatuan yang utuh , baik pemerintah maupun rakyatnya . Bahwa pada hakekatnya kita semua ini “satu” :  yaitu yang disebut Bangsa Indonesia .

Tidak ada bedanya antara seorang Presiden dengan Petani [misalnya:Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Susilo Kerto Wijoyo] , atau tidak ada bedanya antara Menteri / anggota MPR/DPR/DPRD dengan kaum pekerja s/d tukang sapu .

Maka ketika cakrawala berpikir tersebut mampu kita kembalikan agar juga bisa mengembalikan kesadaran pola pikir sebagai orang Indonesia , barulah bangsa ini dengan jernih bisa menata ulang kembali dan menempatkan “premis” untuk menengok sudut permasalahan bagi landasan dan terciptanya tatanan hukum serta perundangan yang jauh lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sendiri . Yaitu Bangsa-Bangsanya yang heterogen .

salam.

COMMENT ON MULTIPLY

  

About the Author

bukan siapa2 ... hanya seniman yang berharap bisa ada dimana-mana

7 Responses to “ Tumpang tindih ”

  1. Nahh lucu kan, Mas??
    Tuhan menciptakan ke-heterogen-an, manusia sibuk meng-homogen-kan..

    *Kuke yang baru beres sarapan super..soalnya tadi habis belajar berenang tapi kelelep melulu.. hehe*

  2. Apakah himbauan lewat suara2 spt ini masih berguna,mas

  3. kuke said: Nahh lucu kan, Mas??
    Tuhan menciptakan ke-heterogen-an, manusia sibuk meng-homogen-kan..

    –> Termasuk masalah seksualitasnya mungkin ya? makanya semakin marak homoseksualitas sekarang ini untuk bisa bebas tampil dimana-mana. Termasuk “promosi” gencar di hampir seluruh media televisi Indonesia.

    Mungkin targetnya pada tahun 2014 nanti generasi muda Indonesia sudah didominasi oleh homoseksualitas. Supaya gampang menekan laju angka kelahiran (mencegah tingkat pertumbuhan penduduk) :(

  4. bungabunga said: Apakah himbauan lewat suara2 spt ini masih berguna,mas

    –> Apakah dengan ‘tanpa himbauan’ atau segala upaya yg bisa dilakukan , juga akan lebih baik kondisinya mbak?

  5. iya bener juga mas :)

  6. Gak mudeng aku dengan bahasan yang berat kayak gini… :(

  7. hehe.. maksudnya “hukum” kita itu pada prakteknya “aneh bin ajaib”. Disisi lain ingin menindak “tanpa pandang bulu” , namun landasan bagi pijakan mencari “kebenaran dan keadilannya” banyak yang masih simpang siur.

    Jadi ibarat kalau saya nggebukin orang sampai babak belur karena dia melakukan pelecehkan seksual terhadap istri saya . Maka hukum positif langsung menghukum saya juga tanpa pandang bulu (atas dasar tindak kekerasan). Dan semua orang spontan diajarin untuk berteriak keras ramai2 mengutuk : “anarkis…anarkis..!” Azas hukum “legalitas non formal” nya sering selalu dianggap nggak penting2 amat . (yaitu : nilai2 etika & moralitas /kepatutan serta kepantasan)

    Akhirnya orang hanya diperlakukan sebagai “robot” yang dianggap tak memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang beradab. Itu yang saya maksudkan dengan “Ingin Memperlakukan bangsa2 di Nusantara ini menjadi barisan mahkluk yang “homogen” .(diseragamkan seperti robot)

    Maaf kalau penjelasan2 lewat tulisan2 saya sering sulit dimengerti , karena sejatinya saya juga sering suka pura2 “ngejelimet” , biar dianggap pinter dan ahli , persis kayak pakar-pakar kita itu lho mas.. :)

    salam.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

elektronik sigara