Hukum adalah Panglima
Dahulu kala sebelum tertuang secara tertulis kesepakatan antar Bangsa diseluruh jajaran Nusantara , yang kemudian akhirnya ditandai lewat Deklarasi Proklamasi Kemerdekaan di tahun 1945. Seluruh bangsa-bangsa yang menghuni di setiap sudut kepulauan Nusantara ini tunduk pada Hukum yang dijaga dan di-representasikan oleh kedaulatan mutlak Raja atau juga oleh Ketua-Ketua Adat nya masing-masing.
Segala bentuk perubahan-perubahan sosial budaya yang berpotensi memicu ketegangan antar masyarakatnya , di elaborasi para “pengawal adat” dan akan selalu berujung pada keputusan ‘Baginda Raja’ yang mutlak , tak terbantahkan. Itulah yang disebut sebagai strategi kebudayaan masyarakat bangsa dibawah sistem pemerintahan Kerajaan.
Strategi Kebudayaan yang tak mengenal dan tak memberikan toleransi sedikitpun pada perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi kondisi sosio-kultural masyarakat setempat tanpa persetujuan dan ijin dari seorang Baginda Raja yang saat itu berkuasa adalah cermin kekuasaan HUKUM yang mutlak .
Di era Pasca Kemerdekaan Proklamasi Republik Indonesia , terjadi perubahan yang mendasar terhadap kekuasaan hukum. Hukum yang semula ada dibawah tangan seorang Raja kini bergeser dibawah Kitab Hukum Undang-Undang Dasar 1945 . Semangat dan tujuannya adalah Kitab KUHP tersebut mampu memberi perlindungan secara maksimal bagi kepentingan seluruh warga bangsa-bangsanya yang heterogen / berbeda-beda.
Pergaulan antar kebudayaan (yang melibatkan hukum adat nya masing-masing) dijaga sedemikian ketatnya secara maksimal dan seksama melalui PREAMBUL PANCASILA dengan falsafah-nya Bhineka Tunggal Ika . Segala bentuk potensi perselisihan yang muncul akibat dari berbagai perbedaan antar bangsa diatas , diselesaikan melalui dua mekanisme hukum yang berbeda.
Hukum Negara normatif tekstual (tertulis) dan Hukum Negara normatif non tekstual (tidak tertulis).
Hukum normatif tekstual adalah sifat-sifat hukum yang diadopsi dari etika-hukum secara universal yang juga sudah berlaku bagi kehidupan umat manusia secara universal. Sedangkan Hukum normatif non tekstual adalah sifat-sifat hukum bagi ter-akomodasinya segala bentuk aturan bagi ETIKA , nilai-nilai KEPATUTAN yang telah disumbangkan oleh berbagai adat-istiadat Bangsa-Bangsa diseluruh jajaran Nusantara diatas.
Perbedaan demi perbedaan , sejatinya akan selalu muncul seiring berjalannya proses budaya dalam peradaban manusia yang terus bergulir kedepan . Perselisihan yang dipicu oleh ketidak-harmonisan perilaku antar kultur budaya bangsa dalam merumuskan kepentingannya masing-masing maupun secara bersama , diselesaikan melalui mekanisme Musyawarah-Mufakat . Disanalah fungsi dan peran HUKUM normatif non tekstual atau lazimnya disebut sebagai ETIKA – SOPAN SANTUN – TOLERANSI berada .
Dari mulai perselisihan akibat perbedaan budaya (perilaku adat) sampai ke titik paling ekstrim yaitu perbedaan dalam memeluk ajaran Agama / kepercayaan masing-masing . Semua hal tersebut diselesaikan lewat jalur Hukum normatif non tekstual . Atau yang sudah ter-surat / ter-sirat dalam Sila pertama Pancasila , Ketuhanan Yang Maha ESA .
Bukan pada tempatnya bila masalah Agama / ke-Tuhanan diselesaikan lewat jalur hukum positiif layaknya pengendara lalu-lintas yang menyalahi aturan di jalan raya.
Pada hakekatnya , semua ketegangan akibat perbedaan diatas telah terbukti menjadi luluh dan cair ketika tali ikatan “Silaturahmi” sosial-kultural antar masyarakat Indonesia masih bisa berjalan dengan baik.
Kini , ketika kesadaran bagi Hukum normatif non tekstual diatas sama sekali tidak dipedulikan dan tidak terjaga . Maka hampir semua konflik demi konflik yang ditimbulkan akibat perbedaan … diserahkan pada mekanisme Hukum Positif / Hukum normatif tekstual.
Bagaimana mungkin …sopan santun / etika / kepatutan bisa dicari dan diketemukan rumusannya dalam Undang-Undang yang tertulis ? (contoh pasal 310 dst – perbuatan tidak menyenangkan) Bias – Rancu dan Absurd .
Bagaimana mungkin urusan Ketuhanan Yang Maha Esa … bisa dijabarkan dan diperdebatkan dimeja pengadilan ? – Pongah dihadapan Tuhan .
Bahkan , hari-hari belakangan ini saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri …. berbagai elemen/perangkat penegak sistem hukum kita mengatakan : “Alangkah baiknya menjalankan perintah hukum , tetapi lebih baik lagi bila memenuhi rasa keadilan walaupun terpaksa harus mengabaikan hukum yang tertulis itu sendiri.”
Artinya apa ? Artinya hukum di Indonesia bukanlah PANGLIMA yang di gembar-gemborkan , tapi mungkin saja dia adalah setingkat kopral . Sebab HUKUM adalah produk Undang-Undang yang tidak bisa ditawar-tawar. Bila terjadi ketimpangan akibat pelaksanaannya maka HUKUM tertulis tersebut harus disepakati secara bersama untuk dirubah maupun dilengkapi agar lebih sempurna , namun bukan untuk disiasati agar sesuai dengan kepentingan jangka pendek .
Gambaran diatas adalah cermin kekalutan yang terjadi dalam penataan tatanan ber-Negara di negeri ini. Ironisnya … ketika hal tersebut berlangsung , mekanisme “social engineering” diserahkan begitu saja ke tengah-tengah masyarakat untuk bisa merumuskannya sendiri , yang juga ditopang penuh oleh dukungan sistem Industri-informasi yang jelas memiliki interest serta didominasi semangat berkepentingan yang absolute terhadap “keuntungan” Industri-nya sendiri-sendiri .
NEGARA … dimanakah kau berada ?
...
