Maklumat Agustus 2009

mb1

Partisipasi masyarakat bagi MUFAKAT KEBUDAYAAN , diperlukan mendesak

Mufakat Kebudayaan menyatakan keprihatinannya yang dalam pada bentuk hubungan kebudayaan yang berlangsung belakangan ini, antara Indonesia dengan Malaysia. Kami menyadari, dalam hubungan semacam itu sebenarnya terjadi proses saling memengaruhi atau mengisi antara satu unsur kebudayaan dengan unsur lainnya. Kenyataan itu sudah menjadi ciri bahkan identitas kultural bagi semua suku bangsa di kepulauan Nusantara, bahkan hubungan yang mutualistis, konstruktif dan progresif itulah yang membuat semua suku bangsa di kepulauan ini dapat damai hidup bersama, dan bertahan melewati masa ribuan tahun.

Namun, kami juga menyepakati, hubungan kebudayaan itu juga mesti dilandasi oleh rasa hormat dan saling menghargai karya kebudayaan pihak lain. Tiap pihak bebas mengolah kembali, atau mere-kreasi produk-produk kebudayaan lain, dengan kekuatan kreatif pihak sendiri, tanpa menafikan hak kultural dan hak intelektual dari pencipta/pemilik aslinya. Adalah sebuah kebohongan, tidak etis bahkan merendahkan adab jika pemanfaatan produk budaya pihak lain, untuk kepentingan ekonomis, politis, ideologis, dan sebagainya, tanpa mengindahkan adab dan kesantunan budaya yang dipelihara bersama masyarakat di kepulauan ini.

Hal ini juga memperlihatkan, betapa sebenarnya kejadian mutakhir dimana negeri Malaysia, secara formal, menggunakan produk-produk kebudayaan Indonesia untuk kepentingan politis, ekonomis, dan ideologis mereka, bahkan hingga ke tingkat yang destruktif, memperlihatkan wibawa negara, cq pemerintah, Indonesia memang sampai pada tingkat nadirnya di persoalan kebudayaan. Sebuah bukti dari maklumat kami sebelumnya, pemerintah sebagai penyelenggara negara, tidak mampu bahkan tidak mau menyelenggarakan tugas historis dan konstitusionalnya di bidang kebudayaan.

Untuk itu, Maklumat Kebudayaan menuntut dengan tegas, pemerintah yang sah, saat ini dan di masa depan, untuk menempatkan kebudayaan dalam kebijakan dan program strategis mereka, baik dalam regulasi, anggaran, atau kebijakan lainnya. Tidak selayaknya kebudayaan ditempatkan dalam subordinasi bidang-bidang lain, ketika kita mafhum, kebudayaan adalah salah satu kunci atau dasar penyelesaian krisis kita di semua dimensi.

Kebudayaan harus diurus oleh figur atau pihak yang tidak terkooptasi oleh kepentingan ideologis, politis atau bisnis, bahkan oleh kepeningan sekelompok pegiat kebudayaan tertentu. Kebudayaan semestinya diurus oleh profesional, bukan pihak yang dipilih berdasar pertimbangan atau jual-beli politik belaka. Semua ini menjadi norma yang imperatif, mengingat konsekuensi beratnya di masa depan dan absen bahkan ditolaknya peran negara oleh kerja-kerja kebudayaan di negeri ini.

Jakarta, 31 Agustus 2009

Kami,

Seniman dan Budayawan Indonesia
Tertanda,

Radhar Panca Dahana
Yockie Soeryo Prayogo
Iwan Fals
Sys Ns
Erros Djarot
Ray Sahetapy
Aspar Paturusi
Sujiwo Tejo
Amoroso Katamsi
Glenn Fredly
Yana Julio
Slank
Happy Salma
Marcella Zalianty
Adi Kurdi
Dwiki Dharmawan
Ratih Sang
Maya Hasan
Embie C. Noer
Yenny Rachman
Angelina Sondakh
Nurul Arifin
Tantowi Yahya
Keenan Nasution
Mat Solar
Rieke Diah Pitaloka
Indro Warkop
Bella Saphira

  

About the Author

bukan siapa2 ... hanya seniman yang berharap bisa ada dimana-mana

Comments are closed.

elektronik sigara