kisruh di hulu

Saya selalu berusaha untuk peka dan sensitif , berpikir agar tidak mudah terjebak terkooptasi pola2 pembenaran salah satu dari pihak2 yang sedang bertikai merperdebatkan argumentasinya masing2.

Inti permasalahan karut marut/blunder persoalan yang terjadi di-tengah2 masyarakat adalah dalam meng-implementasikan Ideologi ber-Bangsa dan ber-Negara.

Semenjak digulirkannya wacana otonomi daerah sebagai jawaban dari tuntutan pelaksanaan reformasi 1998 , Bangsa Indonesia mengabaikan satu hal pokok yang justru adalah semacam ‘Monumen Sakti’ yang berfungsi untuk menciptakan persatuan bagi seluruh warga2 bangsanya itu sendiri , yakni Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Otonomi daerah telah mengabaikan realitas pluralisme , otonomi daerah adalah pemaksaan2 kehendak dari satu kepentingan kekuasaan politik yang terpusat , tanpa memperdulikan kepentingan2 politik masyarakat di-daerah2 itu sendiri dengan segala aneka bentuk keberagaman adat dan istiadatnya .

Software demokratis yang diluncurkan dari pusat agar diikuti dan ditaati oleh seluruh wilayah2 di daerah2 , telah menciptakan mesin2 pembasmi kearifan2 lokal beserta adat-istiadat yang notabene masih dijunjung tinggi oleh masyarakat2 adat yang tersebar disepenjuru Nusantara.

Dengan kedok topeng reformis , banyak pemimpin2 daerah yang terjangkit virus EUFORIA lalu menjadi raja-raja kecil didaerahnya . Raja-Raja kecil yang justru mendapat perlawanan keras dari warga masyarakatnya sendiri . Atas nama keadilan , masyarakat justru melakukan resistensi untuk mempertahankan asset2 leluhur mereka masing2.

Akibatnya , banyak agenda pembangunan infrastruktur yang direncanakan ditingkat pusat , tidak mendapatkan dukungan sebagaimana mestinya ditingkat daerah . Disparitas kesenjangan antara pusat dan daerah telah melahirkan dua kubu masyarakat yang disebut reformis modern serta demokratis , dipihak lain adalah masyarakat yang aspirasi ke-lokalitasan-nya belum terwakili oleh reformasi itu sendiri. Justru reformasi bisa dianggap sebagai ‘ancaman’ serius terhadap sistem nilai dan warisan2 dari para leluhur bangsa.

Pemerintahan ditingkat pusat meng-klaim melalui angka2 statistik tentang pertumbuhan ekonomi yang diatas kertas bisa dipertanggung-jawabkan akuntabilitasnya . Namun sesungguhnya yang terjadi adalah terciptanya kesejahteraan hanya bagi kelompok2 tertentu saja yang notabene hidup dalam garis kebijakan ditingkat pusat . Ditingkat daerah atau masyarakat akar rumput , mereka masih terabaikan kepentingannya dan sekedar menjadi penonton2 diberbagai media dan televisi , menyaksikan bagaimana modernisasi di tingkat pusat berlangsung setiap harinya . Alih2 hanya memicu kecemburuan sosial hingga bangkitnya naluri primordialisme kelokalan .

Masyarakat ditingkat lokal/daerah masih disibukkan dengan ‘hingar-bingar’ persengketaan dengan pemda-nya masing2 , yang berkaitan dengan persoalan2 untuk mempertahankan kearifan2 lokal dan hak2 yang terkait dengan adat mereka masing-masing. Inilah yang saya sebut sebagai perusakan/penghancuran secara sistematis yang ditujukan kepada KONSTRUKSI SOSIAL di tengah masyarakat2 yang tersebar disepenjuru Nusantara .

Pada hakekatnya , tidak ada obat mujarab untuk mengatasi kemelut karut marut persoalan Bangsa Indonesia jika tidak segera kembali meletakkan PANCASILA sebagai Ideologi tunggal yang menjadi landasan dan dasar bagi kebijakan2 Pemerintah untuk mengelola tertib administrasi sebuah NEGARA Republik Indonesia yang berdaulat dan mandiri .

Sesungguhnya partai-partai politik yang ada sekarang ini , hanyalah terdiri dari kelompok2 petualang opportunis yang tidak ingin kehilangan nafkah dan pekerjaannya masing2 . Mereka sama sekali jauh “Panggang dari Api” untuk memperjuangkan kepentingan IBU PERTIWI …., merdekalah segera bangsaku

jsop

  

About the Author

bukan siapa2 ... hanya seniman yang berharap bisa ada dimana-mana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

elektronik sigara