Demokrasi itu apaan sih?

Demokrasi itu butuh 2 kelengkapan yang saling terkait dan mengikat , yakni sistem prosedural dan sistem yg mengatur hal2 yang substantial (sebagai alat/tools untuk menerapkan azas KEADILAN bagi kesejahteraan) . Jika saya menggunakan analogi otak kanan dan otak kiri , maka otak kiri adalah sesuatu yang pasti , bersifat ‘harus/wajib’ sementara otak kanan akan mempertimbangkan aspek2 variable lainnya .

Kasus 1 (pertama):

Ada orang mengambil buah cacao dikebun yang bukan miliknya maka orang tersebut akan masuk dalam katagori tindak kejahatan mencuri . Didalam DEMOKRASI PROSEDURAL fungsi otak kiri adalah demokrasi yang mengatur Hukum positif , yang menyatakan bahwa mencuri itu hukumannya dikurung dalam penjara selama 1 tahun (misalnya). Inilah Hukum yang demokratis , yang lahir dari tafsir demokrasi prosedural dan bersifat pasti serta mengikat.

Namun disisi yang lain ada DEMOKRASI SUBSTANSIAL , yang saya analogikan sebagai “otak kanan” yang harus mempertimbangkan aspek variable lainnya, bahwa : orang tersebut mencuri karena kondisi kemiskinan akut yang menjerat. Kemiskinan struktural yang diakibatkan oleh sistem hukum yang diatur dalam demokrasi bagi kesejahteraan ekonomi yang belum atau bahkan tidak berfungsi . Maka , atas dasar pertimbangan dari Demokrasi substansial diatas (unsur keadilan) , tindakan mengambil buah cacao dikebun yang bukan miliknya sendiri diatas tidaklah selayaknya untuk ditempatkan dalam perspektif hukum positif yang menganggap bahwa hal tersebut adalah tindak kejahatan murni yang disebut mencuri , yg secara punishment konsekwensinya adalah penjara kurungan 1 (satu) tahun.

Dengan kata lain , menerapkan DEMOKRASI prosedural tanpa disertai peran2 substansialnya … adalah kekonyolan yang membabi buta . Manusia adalah makhluk hidup yang dibekali akal dan budi , yang harus mengelola dimensi rasionalitas dan dimensi metafisika (diluar batas rasionalitas fisik) secara harus seimbang . Menerapkkan DEMOKRASI PROSEDURAL tanpa peran SUBSTANSIAL-nya (demi kesejahteraan) maka Demokrasi hanya akan dinikmati oleh orang2 yang mempunyai privilage2 tertentu (akses kekuasaan dan akses ekonomi) dengan cara ‘MEMPERMAINKAN Hukum produk azas DEMOKRATIS itu sendiri , bagaimana konkritnya? …. yaitu memperjual belikannya (‘dagang sapi’) lewat kekuasaan2 materi/uang yang akan menguasai text , kata demi kata , kalimat demi kalimat yg teruang didalam sistem Hukum dan Perundang-Undangan Hukum positif melalui berbagai tarik ulur/debatable menggunakan jalur2 resmi setingkat lembaga bantuan hukum / pengacara atau lawyer. Nyaris kepastian HUKUM bisa disebut ‘relatif dan tidak ada’ sebab semuanya menjadi bargaining kepentingan yang bermuara untuk memperebutkan keberpihakan Hukum pada yang berkepentingan (dalam sebuah sengketa) . Dan cara2 itu bisa juga disebut sebagai proses demokratisasi yang sama serta sah2 saja . Padahal sarat dengan sifat yang ‘manipulatif’ bahkan ‘koruptif’ bagi makna dari sebuah kalimat Hukum positif yang seharusnya.

Kalau sampeyan berduit cukup banyak maka sampeyan akan mudah berdemokrasi . Tapi kalau sampeyan miskin , maka demokrasi akan memusuhi sampeyan , begitulah kira2 bunyinya.

Kasus 2 (kedua) Demokrasi didalam adat dan istiadat :

Adat istiadat selalu melahirkan kebiasaan2 tertentu dari masyarakatnya (paradigma budaya) , kebiasaan2 yang kemudian diatur dengan sendirinya lewat aturan2 yg disebut Hukum non Tekstual , dikenal juga dengan istilah Kearifan Lokal dari masing2 wilayah dimana mereka hidup dilingkungannya (local wisdom) . Dalam kasus2 yang terjadi dimasa lalu , Hukum normatif tekstual atau yg dikenal dengan Hukum Positif diatur oleh Kekuasaan Dewan Adat / lembaga2 adat yang dipimpin oleh Ketua2 Adat Istiadat-nya masing2 . Sedangkan Hukum non tekstualnya diserahkan kepada dinamika/dialektika yang berlangsung dan yang terjadi didalam pergaulan kultural di-tengah2 masyarakatnya sendiri2.

Dalam sebuah Adat Istiadat dari satu komunal masyarakat tertentu (suku-bangsa) , jika didalamnya sudah diatur cara2 untuk mengelola Hukum Positif (yang dikelola dibawah kendali Ketua2 Adat) dan Hukum non Tekstual (yang diserahkan lewat dialektika pergaulan dalam masyarakatnya masing2) … maka , dengan terlengkapinya kedua unsur HUKUM tersebutlah , yang kemudian dikenal dengan sebutan KEBUDAYAAN dari satu kultur masyarakat tertentu.

Negara Kesatuan Republik Indonesia , adalah sebuah perkumpulan dari berbagai masyarakat yang ber-kebudayaan beraneka-ragam / heterogen , yang kemudian melakukan “Ijab Qabul” KEBUDAYAAN bersama. Artinya , bersepakat untuk bisa melahirkan satu Kebudayaan baru yang kelak akan disebut sebagai KEBUDAYAAN INDONESIA . Sebuah kebudayaan yang bukan hanya mewakili sekelompok entitas masyarakat tertentu , namun KEBUDAYAAN yang bisa mencerminkan seluruh kepentingan dari Kebudayaan2 yang sudah pernah ada dan tersebar diseluruh tanah Nusantara . Disinilah peranan BHINEKA TUNGGAL IKA sebagai lambang pemersatu yang harus berfungsi secara nyata.

Cara2 yang disepakati dan harus ditempuh adalah , HUKUM POSITIF (normatif tekstual) yang tadinya berada ditangan kekuasaan Dewan Adat yg dipimpin Ketua Adat istiadatnya masing2 , kini diatur dalam HUKUM NEGARA , sebuah peraturan Per-Undang-Undangan yang harus mewujudkan kepentingan bagi seluruh warga bangsa2 yg kini dikenal dengan satu nama , yaitu dengan nama Bangsa Indonesia.
Sedangkan Hukum non Tekstual (local wisdom) adalah aturan2 yang lahir dari dialektika pergaulan sosio-kultural diantara sesama warga masyarakatnya sendiri , yang semakin hari akan semakin meluas dan berkembang serta menuntut perubahan2 sesuai tuntutan2 dijamannya sendiri2. Segala sesuatu mengenai konsekwensi adanya tuntutan2 kepada Teks HUKUM Positif yang baru lagi (ketika perkembangan situasi dan jaman menghendaki) , maka haruslah Hukum dan aturan yang baru tersebut dilahirkan atas dasar realitas kebutuhan yang dibidani oleh dialektika pergaulan didalam wilayah antar sesama ‘kearifan2 lokal’ , diantara sesama warga masyarakat dan bangsanya sendiri . Bukan HUKUM Positif yang semena-mena , yang ditentukan sepihak a/n kekuasaan NEGARA , tanpa melibatkan proses ber-dialog (dialog publik) dengan warga-bangsanya terlebih dahulu.

Itulah makna dan peran dari DEMOKRASI yang sebenarnya , salam

jsop

  

About the Author

bukan siapa2 ... hanya seniman yang berharap bisa ada dimana-mana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

elektronik sigara