Sistem Nilai

Apa itu sistim nilai? , sistim nilai dalam satu masyarakat itu adalah aturan2 yang memberikan petunjuk yang telah disepakati oleh masyarakatnya itu sendiri . Petunjuk2 tentang mana yang patut dan mana yang tidak patut , mana yang dianggap elok mana yang tidak elok , mana yang etis dan mana yang tidak etis hingga sampai pada mana yang benar dan mana yang tidak dibenarkan.

Sistim nilai yang kemudian dikenal sebagai etika , adalah Hukum non tekstual yang berperan mendampingi Hukum normatif tekstual [hukum positif] yang diatur dalam sistim perundangan didalam pranata HUKUM satu Negara yang Demokratis.

Dilemasi sistim politik di negeri ini , adalah tidak adanya ETIKA yang memandu perilaku para politisi2nya itu sendiri , Etika sebagai Hukum non tekstual yang seharusnya mengawasi dan menjaga agar mereka tetap berada dijalur kepantasan , kepatutan , dan lain2nya sebagaimana dijelaskan diatas.

Dalam beberapa dirkursus yang sering kita temui , hampir seluruh politisi Indonesia bahkan mereka yang menyandang gelar Professor sebagai kaum akademisi/intelektual , selalu mengatakan bahwa, dimensi ETIKA berada diluar ranah Hukum .Artinya , ketika mereka mencoba mengurai berbagai persoalan2 pelanggaran ETIKA , selalu berkecenderungan untuk hanya melihat dari aspek ‘materi’ Hukum dan prosedur hukum serta aspek2 Politik pragmatis sebagai satu2nya jalan/upaya yang bisa ditempuh.

Saya mencoba menganalisa kondisi tersebut sebagai berikut:

Kaum politisi kita hanya tau tentang ETIKA , ketika mereka hendak menerbitkan aturan atau undang2 yang baru , mereka dibekali kewajiban agar terlebih dahulu mengadakan kunjungan2/dialog publik , menyerap aspirasi2 masyarakat diberbagai daerah2 yang spesifik , memahami secara langsung kebiasaan2 masyarakat lokal , barulah kemudian merancang rumusan undang2 yang sesuai dengan kebutuhan.

Artinya politisi2 itu tau , bahwa ETIKA adalah landasan utama bagi berdiri tegaknya HUKUM yang berkeadilan. Baik substansi muatan secara tekstualnya , maupun didalam pelaksanaan yang ditopang oleh Etika/hukum non tekstual dari para penegak hukumnya sendiri .

Apa yang terjadi ketika para politisi memahami HUKUM yang bersifat universal , yang kemudian diadopsi oleh Konstitusi dan Undang-Undang Dasar sesuai dengan yang termaktub dalam preambul Pancasila? .

Sepertinya mereka kesulitan hingga bisa disebut tidak memahami bahwa Hukum secara universal sekalipun lahir dari bangunan struktur Sistem NILAI/ETIKA dalam ber-peri-kemanusiaan , yang lahir dari sejarah panjang sistem Hukum dalam peradaban manusia yang ber-abad2 lamanya.

Pada titik inilah kita bisa mengatakan , bahwa politisi2 Indonesia saat tidak memahami PANCASILA dalam menerapkan sistem Hukum universal tersebut yg sebagaimana diamanatkan oleh para founding fathers kita. Sebab Pancasila jelas memberikan panduan serta arahan bagaimana seharusnya menerapkan sistim Hukum yang universal diatas untuk bisa menghormati sistem NILAI/ ETIKA yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Bangsa Indonesia . Yaitu melalui falsafah Bhineka Tunggal Ika.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? … banyak sekali alasan2 yang bisa kita jadikan sebagai kambing hitamnya . Bodoh? , bebal? , oportunis? , silahkan menambahkan sendiri … saya seniman musik , pusing kalau disuruh masuk ke materi substansi Hukum yang njelimet

jsop

  

About the Author

bukan siapa2 ... hanya seniman yang berharap bisa ada dimana-mana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

elektronik sigara