sandaran Hukum

Alkisah: saya & keluarga saya adalah salah satu penghuni disebuah perumahan yang terdiri dari 10 (sepuluh) rumah hunian keluarga2 lainnya. Dalam rukun tetangga tersebut , kami melakukan kesepakatan2 untuk membuat berbagai aturan yang bisa melindungi kepentingan keluarga kami masing2 , a/l:

a. nggak boleh kencing ditaman serta mengotorinya (nyampah dll)
b. laju kendaraan max: 10 km/jam , karena banyak anak2 seliweran
c. muter lagu nggak boleh keras2 , karena mengganggu tetangga
d. bila perlu mesjid juga dilarang pake halo2 , bikin suasana berisik
e. nggak boleh buka bar & panti pijat kumplit dan sejenisnya

Itu semua adalah ATURAN-ATURAN yang disebut Non Tekstual. Aturan yang lahir dari rasa solidaritas kebersamaan , toleransi , empati dan lainnya. Aturan yang berdimensi MORAL [etika s/d akhlak]

Namun , aturan tersebut tidak bisa diberlakukan bagi semua lingkungan perumahan hingga tempat2 lainnya (perkotaan) yang memiliki kepentingan2 berbeda. Maka dibuatlah ATURAN formal , yang lahir dari Aturan2 Non Formal diatas sebagai rujukan azas MORALITAS-nya. Aturan Formal harus ditulis secara resmi , disebut HUKUM FORMAL TEKSTUAL. Sedangkan aturan lainnya tidak perlu ditulis (mis: dilarang kencing depan rumah gw) , disebut HUKUM FORMAL NON TEKSTUAL.

Artinya , Hukum Formal Tektual itu adalah kelengkapan dari Hukum Formal Non Tekstual [embrio] guna melengkapi azas MORALITAS-nya. Tanpa moral/moralitas , Hukum Formal Tekstual tidak ada artinya apa2. Dia hanya KALIMAT yang bisa dibaca tetapi tidak bisa di-implementasikan dengan nyata karena tidak berhubungan dengan kebutuhan2 hidup yang disertai ukuran2 ‘MORALITAS’ dari masyarakatnya itu sendiri.

Siapa bilang jangan bicara soal MORAL , urus saja moralmu sendiri2 … jiah! tak’ tuthuk endasmu

  

About the Author

bukan siapa2 ... hanya seniman yang berharap bisa ada dimana-mana

Comments are closed.

elektronik sigara