sebuah paradigma budaya

“sebuah paradigma budaya” …

semasa remaja acapkali sayapun mengeluhkan aturan2 yang ditentukan oleh para orang tua , yang membuat generasi saya kala itu merasa dibatasi ruang2 kebebasan berekspresinya. Saya sendiri berasumsi bahwa itu adalah masa2 pancaroba , dimana kita semua terikat dengan kebiasaan2 yang diwakili oleh eksistensi kehadiran ayah ataupun ibu kita masing2 , sementara dilain pihak generasi baru harus berhadapan dengan era modernisasi yang diusung oleh tuntutan jaman yang berbeda

Secara pragmatik kita yang tinggal di kota2 besar berasumsi bahwa disuatu saat nanti , ketika kita sendiri sudah dinobatkan untuk menggantikan peran para orang tua kita masing2 , tentu keadaannya sudah akan jauh berbeda (berbeda dalam perspektif menjadi lebih baik) Khususnya dalam konteks kebebasan dalam berekspresi diatas.

Ternyata memang jauh berbeda … celakanya berbedanya justru menuju kearah sebaliknya , perbedaan yg lepas tak terkendali. Salah satu penyebab adalah kekeliruan2 yang terlambat dipahami tentang pemahaman terhadap makna Ber-Bangsa dalam Ber-Negara.

Bahwasanya tatanan aturan/hukum dalam ruang lingkup warisan adat istiadat oleh para orang tua kita diatas , adalah urusan kita semua dalam konteks Ber-Bangsa.(sub-bangsa & sub-budaya) Disanalah segala sesuatu yang terkait dengan ruang2 pendidikan yang bersifat Budi Pekerti berada. Sementara urusan tatanan aturan/hukum yang bersifat formal & legalistik barulah disebut urusan kita semua dalam Ber-Negara … inilah salah satu biang keladi kesemerawutan yang dimotori oleh dunia sistim pendidikan kita (pendidikan dari lingkungan akar sub-budaya / rumah dan pendidikan formal yg diluar rumah) Pendidikan Ber-Bangsa dan Pendidikan Ber-Negara

Akibatnya , tumpang tindihnya aturan/Hukum yang terjadi hari ini , juga dipicu dari tumpang tindihnya meletakkan Hukum normatif non tekstual dengan hukum normatif tekstual. Masalah Hukum yang seharusnya dipatuhi secara Hitam Putih , dikelola dengan cara2 yang netral/relatif atau bersifat ‘abu-abu’ [kompromi2 yang salah kaprah]

Ketika saya hendak menuntut Hak-Hak warga negara yang dilindungi/diatur Hukum positif , maka dengan entengnya orang menyodorkan azas kekeluargaan sebagai jalan keluar. Wajar pula bila akhirnya ‘impotensi’ Hukum positifpun terjadi di-mana2 , beranak pinak melahirkan kebiasaan2 buruk turunannya

Sistim Manipulasi dan Korupsi a/n kesepakatan bermusyawarah

Dalam ‘bahasa budaya’, KEBENARAN PRAGMATIK dijadikan berhala untuk disembah. Ketika berhala yang disembah maka MATERI dijadikan tuhan

  

About the Author

bukan siapa2 ... hanya seniman yang berharap bisa ada dimana-mana

Comments are closed.

elektronik sigara