demokrasi kebablasan

Tau istilah maka wajib pula memahami makna yang terkandung didalam istilah2 tersebut , agar tidak disebut ‘omdo’ atau yang lebih parah tanpa disadari kitapun melakukan hal2 serupa yang sering dikeluhkan mulut sendiri. Lalu saat ada orang menuding hidung kita dengan sebutan ‘munafik’ , langsung muncul sikap reaktif mencak2 marah seperti kambing bento yang kebakaran jenggot.

Baik , ini pemahaman saya tentang apa yang saya ketahui dengan istilah ‘demokrasi kebablasan’ sesuai judul diatas

Saat ini kita menganut paham demokrasi liberal yang diadopsi dari demokrasi milik masyarakat bangsa maju di Amerika. Demokrasi hanyalah ‘cara’, karena itu mari kita tidak berkubang dipersoalan ‘cara’ , tetapi mengenali substansi yang menjadi tujuan dari demokrasi itu sendiri.

Sedangkan hasil apa saja yang merupakan wujud dari tata-kelola menagement sipil maupun pemerintahan yang dilahirkan dari sistim demokrasi , apapun itu bentuk & wujudnya adalah pilihan2 yang sah2 saja jika hasil tersebut kemudian disepakati bersama. Artinya sah2 juga mau mengadopsi demokrasi ala koboi Amerika atau ala dangdut India , sejauh memang itulah pilihan yang disetujui

Tetapi … nah! disinilah persoalannya … Bahwa masyarakat dari bangsa2 maju diatas ketika meng-implementasikan demokrasinya sendiri mereka patuh kepada proses. Kata PROSES adalah penjelasan cara berdemokrasi yang tidak boleh keluar dari rel jalur ideologi yang menjadi tujuan dari terbentuknya sebuah Negara. Demokrasi hanya memfasilitasi cara2 berdialog secara bebas , menghargai hak2 orang lain dengan setara , namun tetap didalam koridor tanggung jawab.

Apa itu koridor ‘tanggung jawab’ ? itu adalah aspek HUKUM yang harus tegak terlebih dahulu agar orang bisa mengerti mana yang boleh dan mana yang dilarang. Bagaimana bisa boleh bicara dengan bebas kalau tidak tau tentang itu semua.

Demokratisasi wajib patuh pada trias politica , itu hal2 mengenai cara2 pembagian kekuasaan yg tidak boleh seenaknya. Dikenal dengan Hukum secara universial yang a/l ‘dilarang monopoli’ , dalam bahasa asing ‘babon’ nya disebut “Antitrust Laws”. Ini adalah aturan mendasar yang juga mewakili bunyi hukum non tekstual [value / kearifan] dan lain2nya , atau ETIKA. Bentuk pengejawantahannya juga bermacam-macam , namun yang paling mudah dikenali adalah azas ‘ABSENT THEORY’ atau dilarang terlibat dalam satu urusan ketika dihadang oleh nilai2 KEPATUTAN. Padahal kepatutan tidak pernah ditulis dalam kitab hukum perundangan formal , namun etika tersebut tetap BERLAKU dan harus ditaati oleh masyarakatnya sendiri. Ini juga bentuk dari kemampuan satu kelompok masyarakat tertentu untuk bisa disebut : civilized atau uncivilized.

Mari kita eksplor lebih jauh lagi : “apa itu maksudnya ‘absent theory’ dengan segala contoh2nya yg mudah untuk bisa dipahami orang awam.

Contoh: Ketika profesi saya adalah ahli dalam bidang membuat meubel keperluan rumah tangga dari bahan kayu , sebagai sebuah profesi saya punya PAYUNG HUKUM yang melindungi kegiatan2 profesi tsb. Orang lain disamping saya ‘tidak boleh’ melakukan kegiatan yang produknya sama persis dengan yg sudah saya ciptakan [disebut hak patent]. Disisi lain sayapun harus tunduk pada KEWAJIBAN hukum yang harus dipatuhi , misalnya ikut merawat hutan kayu melalui kerjasama2 yang adil dengan para petani2 yang menanam pohon dan seterusnya. Tidak dibenarkan saya untuk memiliki lahan sendiri hingga punya pegawai2 sendiri yang ngurusin hutan , mentang2 saya banyak uang … itu sama saja dengan saya mematikan HAK2 ekonomi orang lain. Esensi hukum adalah mengelola KEADILAN

Namun sekali lagi apapun bentuknya kesepakatan2 yang dilakukan diatas , itu adalah sebuah PILIHAN yang sah2 saja bila memang sudah disetujui bersama. [tentu sudah dilengkapi dengan segala argumentasi/alasan2 yang bisa dipertanggung-jawabkan]. Itulah HAKEKAT dari aturan atau HUKUM yang harus tegak berdiri terlebih dahulu , sebelum orang bicara DEMOKRASI. Mari kita sandingkan dengan apa yang terjadi di negeri ini.

Ada pedagang [calo/komprador] sekaligus politisi , ada petinggi partai politik sekaligus ngurusin pemerintahan Negara sekaligus punya MEDIA publik. Dikalangan sipil? … ada dokter tapi juga agen farmasi , ada jaksa/hakim punya usaha bisnis sampingan jual beli tanah , ada eksekutif produser/pemodal sekaligus ngatur2 urusan produksi dengan cara2 seenaknya sendiri dan seterusnya anda terusin saja sendiri

Demokrasi tanpa Hukum yang tegak berdiri , Demokrasi tanpa kesepakatan bersama untuk mematuhi azas KEPATUTAN … inilah uraian dari Demokrasi Kebablasan yang … assssuuu! , asu itu ja’ing dalam bahasa jawa dikenal dengan sebutan segawon jenis yang celutak bin nggeragas

  

About the Author

bukan siapa2 ... hanya seniman yang berharap bisa ada dimana-mana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

elektronik sigara