bicara itu mudah

Semua juga tau bahwa Hukum harus ditegakkan , bagaimana cara menegakkan hukum … itu yang menjadi persoalan. Saya ingin mengajak kita berpikir runut , menguak salah satu proses2 terciptanya hukum melalui kronologi praksisnya.

Hukum itu aturan yang disepakati , mari kita bedah apa yang hendak disepakati kalau ada orang ataupun komunal masyarakat hingga disebut bangsa namun tak punya produk budaya dari kebudayaan yang membuat mereka bisa hidup mandiri. Pekerja kasar atau kuli dipelabuhan  tidak butuh kesepakatan selain ‘tunduk’ pada perintah majikan  ,  ini pointnya

Hak2 ekonomi yang berkeadilan serta diatur melalui kesepakatan yg disebut Hukum di negeri ini , hanya bisa dibuat dan diterapkan apabila setiap orang yg menjunjung profesinya masing2 dilindungi oleh Hukum itu sendiri. Profesi2 yang berperan sebagai produsen sebagaimana fitrah / kodrat masyarakat bangsa Indonesia yang telah dibuktikan oleh para leluhur2 nya terdahulu. Berdagang untuk memperdagangkan produk2 budaya mereka

Bukan profesi yang berperan sebagai medioker / calo atau bahkan komprador2 yang menjadi ‘kaki tangan’ dari kepentingan ekonomi asing yang saat ini tumbuh dengan subur serta tidak bisa dinafikkan untuk disebut merajalela. Mungkin itu pula sebabnya mengapa Undang2 dari Hukum warisan kolonial masih saja cocok sesuai untuk digunakan sampai dengan saat ini

Hukum hanya bisa hadir/eksis sebagai Panglima yang mengendalikan tata cara kehidupan bermasyarakat , apabila masyarakat bangsa itu sendiri membutuhkan kesepakatan untuk mengelola aturan demi melindungi hak2 ekonominya sebagai produsen / penghasil produk2 yang menjadi kebutuhan2 pokok konsumsi bagi keberlangsungan sistem ber-peri-kehidupan mereka sendiri

Masyarakat konsumtif yg konsumerisme dari negeri net importir tidak perlu hukum yang muncul dari kesepakatan bersama seperti termaksud diatas , mereka hanya cukup untuk dijadikan obyek dari pelaksanaan ‘hukum rimba’ yang selalu akan dimenangkan oleh pihak2 yang mengendalikan kekuasaan hasil demokrasi dari sistem politik yang manipulatif

Maka bicaralah bagaimana membangun kembali  sektor produksi dimana peran2 produsen kembali dilindungi , yang pada akhirnya sebutan profesi akan lengkap dengan ketentuan pemenuhan integritas serta kompetensi. Disanalah kita bisa berharap Hukum akan berbunyi dan berfungsi.

Bagaimana mungkin orang bisa berharap ada Hukum yang akan tegak berdiri tanpa kehadiran subyek maupun obyek sebagai produk yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri ,  itu lebih mirip diskusi atau seminar2 yang membicarakan pepesan kosong. Normativism ditataran tekstual akademik yang tak menghasilkan manfaat yg nyata , hingga kelak bisa berakumulasi menjadi Negara Undang2 . Negara yang sarat dengan teks per-undang2an agar bisa disebut sebagai Negara hukum. Itu bukan lagi jenis hukum yang tak berfungsi karena over dosis aturan sehingga melahirkan ambiguitas2 yg terlalu dominan , namun karena sudah absurd , tidak ada hubungannya dengan realitas kenyataan

Mengunakan analogi berbeda , mirip suara musik yang dimainkan oleh mesin2 komputer atau bahkan manusia2 yang kerja otaknya hanya menjadi kepanjangan tangan dari komputer … tertib , terukur simetris , hiper-realism , robot2 yang pintar salto jungkir balik walau tanpa nyawa. Mereka hanya perlu baterei

  

About the Author

bukan siapa2 ... hanya seniman yang berharap bisa ada dimana-mana

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

elektronik sigara