Kepatutan

logo-gk.jpg

Gagasan-gagasan terbaik para pendiri bangsa dan tujuan mulia membentuk negara-bangsa pada akhirnya mewujudkan Negara Republik lndonesia lewat perjuangan gigih melawan kekuatan kolonialisme. Masa penjajahan yang ratusan tahun tidak menjadi sia-sia karena berhasil menemukenali landasan berpijak yang kokoh untuk menyambut era kemerdekaan dari segala bentuk penindasan. Namun setelah perjalanan hampir-enam dasawarsa, tampaknya masih jauh perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai sosok yang diharapkan.

Kesadaran kolektif untuk melawan penindasan dan pemasungan atas kebebasan (free will) yang merupakan rahmat tiada taranya yang diberikan Sang Pencipta kepada manusia telah membentuk bangsa lndonesia yang sangat beragam latar belakang , etnis , suku , budaya , serta beragam keyakinannya. Sebelum terbentuk negara Republik lndonesia sekalipun, bangsa kita telah terbangun tanpa kehilangan martabatnya .

Di alam kemerdekaan ini justru bangsa lndonesia mengalami kemerosotan multidimensional.

Kemerdekaan tidak menghasilkan sosok kemandirian yang semakin kokoh. Keberagaman latar belakang menjelma menjadi konflik tak berkesudahan. Ketidak pedulian terhadap sesama kian hari semakin kuat , menipisnya toleransi , terkikisnya solidaritas sosial dan kehilangan sense of urgency dan sense of crisis . Kemajemukan semakin tak dihargai sehingga memperlemah sendi-sendi keunikan dan keunggulan setiap individu maupun kelompok-kelompok masyarakat.

Akibatnya sangat nyata : ketertinggalan relatif bangsa kita di tengah pergaulan antar bangsa di hampir segala aspek kehidupan. Peradaban kita tak mampu lagi bergaul dan berinteraksi dengan peradaban-peradaban dunia secara setara.

Reformasi, yang awalnya dimotori oleh mahasiswa, berlangsung sangat cepat serta simultan di bidang politik , ketatanegaraan , hukum , dan ekonomi. Perubahan demi perubahan dengan intensitas tinggi yang tergolong berlangsung sangat cepat , ternyata melunturkan nilai-nilai kepatutan. Korupsi dianggap sebagai hal biasa, bahkan para pelakunya tak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Mengeruk kekayaan tanpa kerja keras dianggap lazim.

Politisi tak lagi mengabdi kepada konstituennya . Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak melainkan menjadi ajang mengeruk harta dan ambisi pribadi. Kekerasan terhadap yang lemah dan papah berlangsung setiap hari karena empati telah terpinggirkan. Hukum tak lagi mengabdi bagi tegaknya keadilan, dan para penegak hukum lebih sering membengkokkan hukum itu sendiri bagi kepentingan kekuasaan dan pemodal.

Kita tak bisa terus berpangku tangan mendiamkan proses yang mengarah pada terancamnya kerusakan peradaban lebih jauh yang menjadi ancaman bagi keberadaan negara-bangsa Indonesia. Kita tak boleh tinggal diam menyaksikan semakin terpinggirkannya kita di tengah pergaulan dunia.

Kita harus bertekad bulat untuk menegakkan kembali peradaban yang kita mulai dengan menegakkan nilai-nilai kepatutan. Di bidang politik, kita menghendaki tegaknya tanggung jawab lembaga-lembaga politik atas mandat yang telah diberikan rakyat kepadanya.

Berfungsinya lembaga-lembaga perwakilan yang merepresentasikan seluruh elemen masyarakat tanpa ada yang terpinggirkan, serta terwujudnya kebebasan yang terbingkai tertib sosial (social order) selaras dengan nilai-nilai kepatutan yang kita yakini dan keadilan sosial.

Di bidang ekonomi, kita mendambakan kemandirian yang berlandaskan pada kemampuan untuk mendayagunakan segala potensi, kekayaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal, dengan mengedepankan sense of justice dan sense of equity sebagai syarat dari keberlanjutan sistem ekonomi dan juga sistem politik.

Kita pun berketetapan hati untuk menumbuhkan kembali kepekaan, empati dan solidaritas sosial dengan menghargai prinsip – prinsip imparsialitas dan inklusifitas. Adapun di bidang hukum kita wajib untuk mewujudkan kepastian dan transparansi agar segala bentuk ketidakadilan bisa kita eliminasikan.

Kami mengajak dan mendesakkan seluruh elemen masyarakat untuk secara bersama-sama menegakkan nilai-nilai kepatutan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan penerapan nilai- nilai keteladanan , kesederhanaan , tanggung jawab , jujur, pluralis , percaya diri, bemartabat, kesetaraan , adil , transparan , memegang amanah dan keterwakilan.

  

10 Responses to “ Kepatutan ”

  1. malah saya punya pandangan:bahwa reformasi yg ada sekarang adalah tindak lanjut dari orde yg sebelumnya (orde baru)setelah apa yg dikatakan nation character building tidak tercapai krn tergesa2 dengan emosionil secara ajaran dan politis akhirnya disadari,tentu dengan alasan pembenar “bhw bangsa ini perlu pertumbuhan ekonomi yg cepat”,shg nation character building itu tergerus oleh cita-cita orde baru itu sendiri dan cilakanya di era reformasi itu bangsa ini tidak punya plan yg matang-ini beda dengan awal kemerdekaan.
    kita sbg anak bangsa patut meringis dan hanya meringis,ga perlu menangis…
    luka sbg anak terjajahpun belum sembuh..belum kering,sekarang ditambah luka baru..kita sdh kehilangan rasa malu,harga diri dan pergaulan di mata bangsa2 lain di dunia.Kapan kepala kita bisa tegak menatap wajah anak bangsa yg lain?apabila hati dan nyali kita udah kalah.tragisnya kekalahan itu disebabkan kebodohan kita sendiri.

    “gemerentakkan gigimu,sorotkan matamu dengan tajam…
    kepalkan telapak tanganmu,hentakkan kakimu keras-keras…pandanglah cermin itu: “aku harus menang,aku bukan anak bangsa yg kalah…”

    Reformasi, yang awalnya dimotori oleh mahasiswa, berlangsung sangat cepat serta simultan di bidang politik, ketatanegaraan, hukum, dan ekonomi. Perubahan demi perubahan dengan intensitas tinggi yang tergolong berlangsung sangat cepat, ternyata rnelunturkan nilai-nilai kepatutan. Korupsi dianggap sebagai hal biasa, bahkan para pelakunya tak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil
    korupsinya secara demonstratif. Mengeruk kekayaan tanpa kerja keras dianggap lazim. Politisi tak lagi mengabdi kepada konstituennya.
    Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak melainkan menjadi ajang mengeruk harta dan ambisi pribadi. Kekerasan terhadap yang lemah dan papah berlangsung setiap hari karena empati telah terpinggirkan. Hukum tak lagi mengabdi bagi tegaknya keadilan, dan para penegak hukum lebih sering membengkokkan hukum itu sendiri bagi kepentingan kekuasaan dan pemodal.

    ~(*Menyanyikan Indonesia Raya dengan tempo 60bps*)

  2. Dalam kondisi Indonesia dengan kelemahan dan kebobrokan pelaksanaan program apapun (karena penyebab utamanya adalah mental para pemimpin ditingkat nasional. daerah, kota, kecamatan,kelurahan sampai ke RW/RT, sekalipun masih ada yg baik mentalnya namun hanya sangat sedikit dan tidak punya asset utk bergerak),

    Pertanyaan terpenting: darimana kita mulai merobah kondisi tanah air tercinta ini? Pendidikan, dunia praktis politik, pribadi. dll, dll,dll ATAU simultan / berbarengan.

    Jika simultan, ya revolusi saja!
    Mental korup (warisan ORBA) sudah demikian merasuk, dari mulai tingkat RT sampai Birokrasi tertinggi dan juga telah menular ke perusahaan swasta.

    Bagaimana mengatasi atau menghapus/mengurangi mental semacam itu????

    ~Terimakasih / maturnuwun atas tulisannya kidyoti

  3. Toleransi hidup berdampingan dari sebuah keluarga hingga perjalanan jauhnya menjadi sebuah Bangsa .

    Saling menopang menciptakan sebuah sistem ekonomi bagi kesejahteraan hidup bersama sebagai sebuah Bangsa.

    Menciptakan sistem aturan atau hukum yang selalu ‘disesuaikan’ dengan jamannya bagi kepentingan Bangsanya.

    Melaksanakan sistem berpolitik untuk digunakan sebagai sistem managemen untuk mengelola aplikasi-aplikasi kebutuhan hidup Bangsanya.

    Berpijak dari nilai-nilai spiritual atau kesucian agama sebagai petunjuk untuk membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk bagi kemaslahatan Bangsanya.

    Semua hal tersebut diatas adalah sang Ibu kita.

    “KEBUDAYAAN INDONESIA”

    Satu-satunya jalan dan cara untuk memperbaiki kerusakan yang menimpa seluruh elemen penopang keutuhan Bangsa .

    “GERAKAN KEBUDAYAAN” , jangan lagi sekedar bermain dalam tataran politik . Karena politik itu sendiri adalah sub Budaya diantara subordinat lain-lainnya dalam Kebudayaan Indonesia .

  4. Saya kira komentar dari pemilik Indiegal’s upper room ini cocok deh dengan situasi sekarang:

    “Indonesia need religious leaders that can change this nation. Religious leaders that understand the real foundation of this nation is… nationalism & pluralism.
    And I think it starts from the…. majority.

    GOD Bless”

  5. kepatutan
    Hitungan waktu yang jatuh pada tanggal 4 Desember tahun 2004,tepatnya terjadi tiga tahun yang lalu.Bertempat di Pagelaran Kraton Yogyakarta,saya bersama teman-teman budayawan dan aktivis dari berbagai kelompok profesi lainnya menghormati lahirnya jabang bayi yang kami bidani bersama , yang juga semoga kelak dapat diharapkan tumbuh dan besar serta mampu menjadi bagian dari barisan bersama ditengah-tengah barisan masyarakat yang ada.

    Barisan ini bukan barisan yang dibentuk dengan semangat paham’isme yang harus sama.Dan bukan juga barisan yang harus struktural serta memiliki perangkat organisasi yang baku. Ataupun barisan untuk mengejar rencana jangka pendek semata . Apalagi bila dikait-kaitkan dengan barisan dari gerakan politik pragmatis yang ada.Sungguh amatlah jauh dan sama sekali tak ada hubungannya.

    Barisan ini lahir dari kesadaran disetiap individu manusia Indonesia,disetiap saat kita ditegur oleh alam bawah sadar kita sebagai manusia Indonesia. Dan tanpa ada sebuah rekayasa barisan ini hanya secara kebetulan saya yang memulai menggerakkannya.

    Tak ada rencana ataupun kepentingan saya untuk menjadikan barisan ini menjadi sebuah kendaraan yang bekerja untuk menuai hasil yang menguntungkan diri sendiri saja.

    Karena itu pula sejak awal kelahirannya dia tidak menawarkan solusi-solusi populer di-jamannya serta tak diminati bagi mereka-mereka yang sudah dapat memprediksikan betapa meletihkannya kelak menapaki jalanan terjal yang harus dilalui barisan ini.

    Dan memang begitulah pada kenyataannya , tanggal 4 Desember 2007 yang lalu,dihadapan sebuah lilin yang cahayanya kadang meredup tersentuh hembusan angin, disebuah meja kayu dibagian belakang rumahku , diantara derik bunyi hujan rintik yang turun dari langit , cukup seorang diri saja aku mengenang detik-detik saat hari kelahirannya.

    Aku bisikkan kalimat bahwa aku masih merawatnya,kubisikkan kata bahwa aku tidak menghkianatinya, kupanjatkan doa agar dia tak pergi meninggalkan jiwa .

    Hanya ada setetes saja airmata yang jatuh ketanah untuk mewakili gejolak gelombang amuk samudra yang bergemuruh direlung kalbu.

    Selamat kuucapkan padamu bagi tahun yang ketiga, disinilah, diruang inilah yang aku bisa, merawatmu dan membuktikan janji-janjiku yang pernah kuucapkan saat engkau kulahirkan bersama teman-temanku dulu .

    Selamat ulang tahun cahaya jiwa penuntun kalbu.

  6. turut mengucpakan selamat juga deh mas semoga njenengan terus seperti sekarang dan enggak berubah berubah.
    salam.

    hehe..apanya yang bisa dirubah..wong sampun neyeng,garek k’roposipun mawon

  7. ini hampir terlupa..
    Secara fisik yg tersisa hanyalah kaos hitam, berkrah merah dgn logo sponsor dan logo gerakan kepatutan..
    Secara ingatanku, masih tetap ada, bagaimana diskusi di Hotel Santika, dan malamnya gelaran di Pagelaran Kraton Ngayogyakarta..dan Bung JSOP bernyanyi Kesaksian..
    bersama Oppie, Maya Hasan, Baruna, Totok Tewel, Innisisri, dll..

    Memang masih balita, masih perlu dikembangkan sampai akhir jaman..
    Tapi apa iya bung, tokoh2 yg terlibat masih tetap dalam gerakan dan semangat yg sama? Jangan2 cuman Bung Yockie yg tersisa…
    Sebagai kelompok kerja, boleh dong dilihat hasil kerjanya kelompok maupun perorangan..
    Jangan2 tetep gak sadar, kalo kita ya tetep masih gak patut, tapi nekad mematutkan diri..

    Spirit Carries On.. Keep the faith

  8. jangan-jangan yg ikut deklarasi itu sudah merasa patut semua ya..
    tinggal bung Yockie yg tetep aja ngerasa gak patut..

    kalo mengulang bikin event seperti itu lagi patut gak ?

    saya masih inget kok acara di Hotel Santika dan di Pagelaran Kraton Yk

  9. ya nggak harus begitu saya rasa menyikapinya bung ben,

    Deklarasi memang cukup sekali dan tidak harus setiap memperingati semuanya harus berkumpul lalu bikin acara seremonial.

    Tetapi yang penting masing-masing kita menyadari bahwa sampai dengan hari ini bila sejenak kita merenung dan flshback kebelakang…., nurani masih membisiki kita…. harus terus introspeksi diri

    Itu sudah sesuatu yang mahal harganya dijaman ini.

  10. gerakan kepatutan

    Pelanggaran Etika-Kepatutan

    Bulan Mei kali ini semestinya menjadi istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada bulan ini seluruh rakyat Indonesia memperingati Seabad Hari Kebangkitan Nasional.

    Peringatan ini seharusnya dirayakan secara gemerlap karena identitas Indonesia serba kokoh: mandiri ekonominya, sehat politiknya, dan bugar sendi sosialnya.Tentu saja harapan itu didasari alasan yang kuat, sebab Indonesia dikaruniai sumber daya ekonomi yang luar biasa, filsafat politik yang kokoh (Pancasila dan negara kesatuan), dan keragaman budaya yang tidak ternilai.

    Sayangnya, modal ekonomi, politik, dan sosial yang begitu besar ternyata tidak membuat negeri ini tegak berdiri di altar dunia, baik di pentas ekonomi, sosial, maupun politik. Jadinya, peringatan Kebangkitan Nasional saat ini justru dihiasi dengan kisah-kisah pilu tentang keterpurukan bangsa. Puncaknya, pemerintah justru memberi kado pahit kepada rakyat dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 24 Mei 2008.

    Etika yang Dilanggar

    Sekian banyak opsi telah disodorkan oleh para ekonom untuk menyikapi kenaikan harga minyak internasional. Tapi dari sekian banyak pilihan kebijakan yang disumbangkan tersebut, pemerintah justru memilih kenaikan harga BBM sebagai jalan keluar.

    Kebijakan ini secara etis sungguh bermasalah karena terdapat beberapa persoalan yang belum dijernihkan. Pertama, sampai saat ini tidak terdapat transparansi dalam pengelolaan migas di Indonesia, dari mulai jumlah produksi, biaya produksi, sistembagihasil, dan cost recovery.

    Ketiadaan transparansi tersebut menyebabkan banyak potensi penerimaan negara yang hilang. Hasil audit yang dilakukan oleh BPKP menemukan kerugian sebesar Rp18 triliun dari penyimpangan cost recovery pada periode 2002-2005. Jika selama periode itu saja kehilangan sudah sebegitu besar, bisa dibayangkan berapa kerugian yang telah terakumulasi selama puluhan tahun (ditambah kerugian dari sistem bagi hasil yang sangat timpang).

    Kedua, pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang untuk menunda kenaikan harga BBM dengan jalan memformulasikan kebijakan yang lebih radikal demi mengubah struktur perekonomian menjadi sehat dan adil. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah, tetapi sayangnya selama ini hanya menjadi pemuas nafsu eksploitatif para pemodal kakap (domestik dan asing) tanpa memberikan laba kepada negara dan masyarakat.

    Proses eksplorasi hutan, emas, batu bara, pasir, ikan, nikel, minyak, dan lain sebagainya tidak menempatkan negara sebagai pihak yang berdaulat sehingga memperoleh pendapatan yang besar bagi kemakmuran rakyat. Hampir keseluruhan SDA itu mengalir ke kantong-kantong pemodal besar dan hanya menyisakan sedikit hasilnya kepada pemerintah. Proses ini telah berjalan selama puluhan tahun, tetapi nyaris tidak terdapat upaya yang serius untuk mengoreksinya.

    Hasilnya, pengelolaan sumber daya alam menjadi ladang perburuan rente yang tidak menyejahterakan rakyat. Ketiga, struktur perpajakan di Indonesia juga hanya menguntungkan kelompok menengah ke atas sehingga tidak ada kesempatan bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan redistribusi yang lebih sistematis.

    Secara ideal, mestinya struktur pajak (pendapatan/ penghasilan, mobil, PBB, korporasi, dan lain-lain) diubah secara mendasar sehingga memiliki efek redistribusi yang lebih jelas. Ditambah pengurangan korupsi dalam pengumpulan pajak, perubahan struktur pajak itu akan memberikan pemasukan uang yang cukup besar terhadap pemerintah sehingga bukan saja dapat menjadi amunisi untuk menambal pembengkakan subsidi BBM, tetapi juga memperkuat perekonomian rakyat (lewat beragam skema).

    Di sebagian negara Eropa, sistem perpajakan memang didesain secara terencana sebagai bagian dari sistem jaminan sosial (social security system) untuk melindungi kaum yang tersisih, seperti pengangguran, orang cacat, masyarakat miskin, penduduk lanjut usia, dan lain-lain.

    Asas Kepatutan

    Jadi, cukup jelas bahwa persoalan harga BBM saat ini bukan sekadar bagaimana pemerintah merespons sesaat kejadian di pasar internasional, tapi semua itu harus dilacak dari seberapa besar tanggung jawab yang telah dikerjakan pemerintah untuk membangun perekonomian sehingga nasib rakyat tidak ditentukan oleh fluktuasi perekonomian dunia.

    Inilah yang kemudian terbukti: selama ini pemerintah tidak pernah memformulasikan kebijakan yang utuh untuk memperkuat perekonomian dan daya beli masyarakat. Kebijakan yang diproduksi cuma menafkahi kepentingan sempit, bahkan tidak berani untuk melakukan koreksi atas kebijakan salah di masa lampau (semisal pengelolaan sumber daya alam).

    Celakanya, ketidakmampuan pemerintah untuk mengurus perekonomian tersebut dibebankan kepada pihak lain dengan jalan mengorbankan kepentingan masyarakat (menaikkan harga BBM). Pemerintah yang berkarakter tentu tidak akan melakukan langkah yang tak patut ini. Padahal, jika langkah-langkah yang sudah diutarakan di muka sudah dicicil sejak lama, sekurangnya sejak awal kali berkuasa problem minyak dunia ini tidak akan sampai membuat pemerintah menaikkan harga BBM.

    Semua pemerintahan yang dipilih secara demokratis haruslah memenuhi aspirasi sebagian besar masyarakat sehingga orang-orang yang kompeten di dalamnya selalu dituntut untuk memproduksi kebijakan yang kredibel. Jika setiap gejolak ekonomi eksternal selalu disikapi dengan kebijakan yang reaktif, dangkal, dan merugikan masyarakat, sebetulnya hal itu ekuivalen dengan ketiadaan pemerintah.

    Pemerintah di sini mangkir dari tugasnya yang paling hakiki, yakni melayani kepentingan masyarakat lewat kebijakan yang cerdas, orisinal, dan memihak kepentingan rakyat. Sungguh sayang, peringatan Seabad Kebangkitan Nasional kali ini harus dilewati dalam suasana negeri yang nyaris menuju kebangkrutan. (*)

    Ahmad Erani Yustika
    Direktur Eksekutif Indef
    Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya

    [>>>COMMENT HERE< <<]

    Disadur dari : news/okezone

elektronik sigara