ini Indonesia bung …!
Reformasi birokrasi di Indonesia harus disertai dengan reformasi Hukum yang berjalan secara paralel & simultan (semua orang juga tau’kan?) . Adapun reformasi Hukum membutuhkan dukungan berbagai aplikasi sosiokultural yang secara historis telah hadir di tengah2 kehidupan bermasyarakat dibumi Nusantara yang kini menjadi Indonesia .
a. anda seorang muslim dengan jumlah pemeluk keyakinan ber-agama yang mayoritas? bukan berarti anda harus lebih dihormati apalagi seenaknya menentukan berbagai cara2 dan aturan2 dalam menjalani ritual/keyakinan umat ber-agama yang lainnya , mana yang boleh (dianggap benar) dan yang mana yang tidak (dianggap keliru) sekalipun ada orang yang me-nyembah batu ataupun obyek visual secara fisik lainnya.
b. anda non muslim ? jangan meng-kait2kan azas minoritas lalu merasa seolah terganggu dengan keberadaan kaum muslim yang mayoritas , namun sudah semustinya anda wajib menghormati keberadaan mayoritas umat muslim disekitar anda .
c. anda merasa lebih pribumi dibandingkan dengan orang2 lain disekitar ? seyogyanya anda harus menyadari bahwa tidak ada yang asli pribumi di bumi Nusantara ini .
d. anda keturunan tionghoa / cina ataupun ras dan suku2 bangsa yang lainnya ? so what ? ‘pede aja lagi’ , tapi jangan ‘asosial’ … “keperibadian yg kompleks menjadi pemicu emosi seseorang untuk menjadi mudah tidak stabil” . (culture-shock)
e . anda merasa lebih pintar dan kaya diantara orang lain ? maka anda wajib memahami secara substantif falsafah Pancasila [unsigh] sebagai sandaran hidup bersama .
f. anda ter-marginalkan di-tengah kemajemukan masyarakat beserta kemajuan tuntutan jaman yang terjadi ? bila Undang2 dan perangkat hukumnya memadai dan berjalan dengan baik maka bisa jadi anda sendirilah yang harus melakukan introspeksi untuk segera berbenah diri .
ini Indonesia … bukan Amerika atau Arab ataupun bangsa2 lain yang menganut Paham “one man one vote” , hak2 per-orangan yang secara Individualistik diatur dalam sebuah ‘kompetisi’ dalam menjalani sistem ber-perikehidupan , atau bahkan sebaliknya harus seragam ‘SAMA RATA” … seperti janji2 mimpi ‘sosialis-komunis’ di masa2 lalu .
Ini Indonesia … dimana kehidupan bersama secara kolektif , gotong-royong , toleransi dan empati harus dijaga dan dijunjung dengan setingginya .
Mencari Bentuk? … begitulah realitanya , Indonesia sedang berproses untuk menemukan bentuk Ideal-nya … mari dijaga bersama
wacana ingin kembali meng-ungkit2 ‘Piagam Jakarta’ mempunyai alasan yang konkrit , “sebab dan akibat”.
Karena Hukum positif tidak mampu mengendalikan mesin2 ‘kapitalis pragmatis’ yang merusak moral (a/n modernisasi dan pembangunan) , maka hanya Hukum Agama satu2nya yang dianggap ampuh untuk menangkalnya . Padahal Hukum Agama adalah hukum yang bersifat dogmatik , tak ada ruang demokratis untuk bisa berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta . Hukum Agama adalah PERINTAH yang harus ditaati umatnya , oleh karena itu dia bersifat ‘vertikal’ antara masing2 individu dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Hukum bagi masyarakat Indonesia seharusnya lahir dari hasil tata-kelola ‘subordinasi’ yang disebut adat-istitiadat , yg kemudian mewujudkan Kearifan Lokal dari setiap karakter masyarakat2 yang ada.
Masing2 Kearifan Lokal tersebutlah yang harus diatur / diayomi / dijaga dan disinergikan dengan legal-formalistik secara universal untuk menjadi cikal bakal diterbitkannya Hukum Positif di Indonesia
Adat dan istiadat adalah wujud dari manifestasi AGAMA yang harus kita patuhi , dibawah falsafah Sila Pertama … Ke-Tuhanan Yang MAha Esa [Ke-Tuhanan dalam Ber-Kebudayaan]
salam Bhineka Tunggal Ika
