Musik PoP sebagai produk budaya

langkah saya bukan absurditas obsesi :

Dasar motivasi dan pertimbangan saya > Moral membentuk perilaku Etika , dimana Moral dan Etika diterjemahkan menjadi: a. aturan tidak tertulis dan b. aturan apa yang dianggap harus tertulis.

Aturan tidak tertulis adalah Hukum non tekstual > paradigama kearifan
Aturan tertulis adalah HuKum Formal Tekstual > Undang2 / Hukum positif

Profesi pemusik harus ‘memperjuangkan pengakuan’ riil dari Hukum formal [hukum positif] , agar punya legalitas atas HAK2nya menuntut tersedianya fasilitas untik berekspresi / memproduksi karya2 seni dsb , a/l:

a. hak untuk mendapatkan ruang2 kegiatan dengan dibangunnya fasilitas gedung pertunjukan / panggung2 tempat berkarya disetiap wilayah kota besar
b. hak untuk menjaga kedaulatan atas wilayah profesi [dalam berkegiatan ekonomi] dari dominasi kepentingan industri ekonomi asing
c. hak untuk diimplementasikannya secara nyata UU no: 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta / intelectual rights
d. hak untuk memperoleh kemudahan lewat berbagai fasilitas kredit profesi
e. CSR dan lain2

Ketentuan2 diatas bertujuan agar Musik PoP memperoleh sarana yang layak bagi tersedianya ruang2 berekspresi tanpa harus tunduk pada kepentingan para pemilik modal semata , dalam bahasa lain: “hidupnya bisa terlepas dari belenggu ketergantungan subsidi industri dunia periklanan” . Hal tersebut diatas juga membuka peluang bagi seniman musik pop untuk melengkapi kewajiban profesinya melahirkan PRODUK BUDAYA [skala nasional]

Produk Budaya skala nasional adalah representasi dari keterwakilan masyarakat pengkonsumsi musik secara nasional , dampak langsungnya adalah melengkapi kewajiban seniman kepada Negara dalam bentuk turut serta secara konkrit merawat rasa kebersamaan / kepedulian dalam ber-peri-kehidupan ber-Bangsa lewat musik.

Paragraf2 awal diatas adalah apa yang saya pahami sebagai INFRASTRUKUR. Namun sebelum infrastrukur tersebut diupayakan , dituntut kesadaran dalam berkehendak dari SUPRASTRUKTUR nya terlebih dahulu. Sebab , apa artinya infrastrukur tanpa kehadiran suprastruktur? … ini baru absurd.

Konklusi dari langkah2 yang selama ini saya lakukan adalah:
memberdayakan kesadaran para pelaku2 seni musiknya itu sendiri , seniman/pekerja seni atau yg juga disebut dengan suprastruktur diatas , agar MELEK atau SADAR HUKUM. Tanpa keturut sertaan HUKUM yang mengawal maka profesi pemusik hanya akan sebatas dipahami sebagai pengamen jalanan , yang bisa digusur atau diusir setiap saat , ketika dianggap mengganggu ketertiban umum.

—->>>>[kegiatan praksis]< <<<—-

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

elektronik sigara